SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota menertibkan minimarket yang melanggar Perda 8 Tahun 2014 tentang Toko Modern.
Pasalnya, menurut Anggota Komisi B, Achmad Zakaria, hampir enam bulan penyelesaian minimarket yang tak mengantongi izin belum juga tuntas. “Harusnya taat azas, jika melanggar Perda tentang izin gangguan atau HO selsaikan,” tuturnya, Selasa (26/1).
Baca Juga: Dampingi Kapolri dan Panglima TNI, Pj Adhy Tinjau Persiapan Natal 2024 di Gereja Bethany Surabaya
Politisi PKS ini memperkirakan jumlah minimareket yang tak memenuhi perizinan mencapai ratusan. Selama ini, satpol PP Kota Surabaya memberi tanda silang atau segel pada minimareket yang melanggar.
Hanya saja meski diberi tanda segel, toko modern tersebut ternyata masih bisa beroperasi. “Disegel tapi masih bisa dibiarkan beroperasi,” katanya
Mantan Sekretaris DPD PKS Surabaya meminta pemerintah kota bertindak tegas pada minimarket yang tak mempunyai izin operasional. "Apabila menemukan pelanggaran segera dihentikan operasionalnya. Pemkot harus tegas, jangan hanya peringatan saja,” harapnya.
Baca Juga: Pengamanan Nataru, Polda Jatim Kerahkan Ribuan Personel di Operasi Lilin Semeru 2024
Zakaria menilai penanganan terhadap minimarket yang tak berizin tak jelas. Kalangan dewan akan mempertanyakan penegakkan perda Toko modern pada pemerintah kota.
Ia khawatir, jika tak ada sanksi tegas, peraturan yang ada hanya seperti macan ompong. “Jangan sampai Perda dan Perwali yang ada hanya macan ompong,” pungkasnya. (lan/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
