SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Upaya hukum yang dilakukan Kismon terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Poteran, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep, Madura, tahun 2014 membuahkan hasil. Pasalnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya memutuskan dan mengabulkan permohonan Kismon.
Dalam amar putusannya, PT TUN Surabaya memerintahkan Bupati Sumenep untuk membatalkan dan mencabut SK No.188/720/KEP/435.013/2014 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih atas nama Suparman, No urut 02, Desa Poteran, Kec Talango tertanggal 16 Desember 2014. PT TUN juga membatalkan SK PTUN Surabaya No.180/B/2015/PT.TUN SBY tertaggal 9 Juni 2015 yang dimohonkan banding.
Baca Juga: Hari ini, Cakades Terpilih di Sumenep Dilantik Dalam Dua Sesi
”Pelaksanaan Pilkades Poteran memang syarat kejanggalan, makanya kami perjuangkan kebenaran itu. Alhamdulillah kami menang dalam perkara ini. Kami yakin tuhan tidak tidur, dan Keadilan pasti berpihak kepada orang yang didholimi,” kata hukum penggugat Andi Khairul Anwar.
Menurut Advokad muda itu, amar putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa diganggu gugat. Sebab, berdasarkan SEMA No.08/2011 tentang putusan PT TUN tersebut tidak lagi dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung.
Dikatakan, perjuangan Kismon sebenarnya cukup panjang dan melelahkan. Sebab awalnya, usai digugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya, tergugat dalam hal ini Bupati Sumenep selaku tergugat I dan Suparman selaku tergugat II justru memenangkan gugatan tersebut.
Baca Juga: 46 Personel Polresta Sidoarjo Bakal Amankan Pilkades Sumenep
Namun setelah dilakukan upaya hukum banding ke PT TUN Surabaya akhirnya berbuah manis. putusan PT TUN Surabaya mengubah putusan PTUN Surabaya yang sebelumnya memenangkan bupati melalui putusanya No.190/G/2014/PTUN.SBY tertaggal 09 Juni 2015. Megharuskan bupati memerintahkan Panitia Pilkades Poteran untuk melaksanakan pemilihan ulang pilkades.
”Kami harap pemerintah daerah legowo menjalankan putusan itu. Sehingga tidak menimbulkan konplik sosial yang berkepanjangan nantinya,” tegas mantan Aktifis Malang itu.
Sementara itu, Kapala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Sumenep, ali Dhafir, mengaku belum bisa memberikan kejelasan terkait langkah yang akan ditempuh kedepan. Pasalnya, hingga saat ini dirinya belum menerima surat putusan tersebut.
Baca Juga: Resmi Ditetapkan, Lima Cakades Parsanga Sumenep Siap Berlaga di Pilkades Serentak 2021
”Belum tahu, jika sudah ada putusan hukum dari PT TUN Surabaya soal Pilkades Desa Poteran harus dilakukan pemilihan ulang,” katanya saat dikonfimrasi awak media kemarin.
Menurutnya, jika sudah dapat salinan putusan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kabag Hukum Pemkab Sumenep yang saat ini dijabat oleh Setiawan Karyadi.
”Kalau sudah kami terima putusannya, kami juga akan konsultasi dengan bupati,” tegasnya. (jiy/fay/ns)
Baca Juga: Saring Bacakades, DPMD Sumenep Gelar Ujian Kepemimpinan di Gedung Islamic Center
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
