Selain di Jakarta, sejumlah sopir taksi di Bali juga berunjuk rasa menuntut penutupan taksi berbasis aplikasi.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menkominfo Rudiantara, dan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) duduk semeja untuk mencari solusi atas polemik transportasi berbasis aplikasi online, Uber dan Grab.
"Kami sudah sepakat ini akan dibicarakan antara Menhub, Menkominfo, dan Gubernur DKI," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (23/3) sebelum mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Entikong.
Ia mengatakan tiga regulator akan bersama mengatur bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa diperbaiki. Pratikno berharap layanan transportasi bagi masyarakat ke depan bisa lebih efisien, aman, dan cepat.
"Dan memanfaatkan teknologi tapi dengan regulasi yang harus ketat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat," katanya.
Dia menambahkan dalam waktu dekat tiga regulator yang dimaksud akan bertemu untuk kemudian menemukan solusi terbaik soal transportasi online.
"Saya tidak tahu perkembangan terakhir seperti apa yang penting dalam waktu dekat akan segera, yang utama sekarang ini semua harus menjaga diri, menenangkan diri yang penting pelayanan kepada masyarakat harus dijaga," katanya.
Ia meminta semua pihak untuk menahan diri di masa transisi tersebut.
"Semua tahan diri ini transisi, kita cari jalan tengah cari solusi bersama tapi tidak menghambat perkembangan teknologi," katanya.
Pada aksi demonstrasi sebelumnya, Pratikno diminta Presiden untuk menerima perwakilan demonstran yang menuntut level playing field yang setara dalam hal regulasi dalam bidang transportasi umum.
Menurut dia, hal itu menjadi domain Menhub, meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan bahwa perkembangan teknologi sudah tak bisa dihindarkan.
"Cuma bagaimana teknologi itu dimanfaatkan optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seefisien dan memberi ruang tapi dengan playing field yang setara," katanya.
Di sisi lain, nasib transportasi online sepertinya ada harapan jika memang mau mendaftarkan diri sebagai angkutan umum dan mematuhi peraturan yang ada dengan membayar pajak.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
