KOTA BATU, BANGSAONLINE.com - Sistem manajemen tata kelola pemerintahan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko di akhir periode jabatannya banyak dikritisi. Kali ini datangnya dari Good Goverment Activator Aliance (GGAA) Jatim, Sudarno yang menilai jika belakangan ini sistem pemerintahan banyak mengalami distorsi. Banyak yang tidak bisa selesai tepat waktu, molor atau tertunda-tunda.
"DPRD Kota Batu harus memberikan catatan yang ketat dan keras agar hal ini tidak dianggap angin lalu saja oleh Pemkot Batu. DPRD harus membuktikan bahwa mereka tidak sama dengan eksekutif dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih," ujar Sudarno, Senin (2/5).
Baca Juga: Pj Wali Kota Batu Minta Perbaikan Ruas Jalan Sultan Agung Dipercepat
Harusnya wali kota bisa menunjukkan bagaimana kewibawaan birokrasi yang dia pimpin diakhir jabatannya. Harus mampu memimpin birokrasi sehingga terwujud birokrasi yang berintegritas bagus dalam menjalankan pekerjaan yang sudah menjadi tupoksinya.
"Jika tidak bisa dikhawatirkan masyarakat akan lebih tidak percaya dengan kinerja Pemkot Batu dan wakil mereka yang duduk dikursi DPRD. Mereka seharusnya bersinergi membangun dan mensejahterakan masyarakat Batu secara luas," harap Sudarno.
Sudarno menambahkan, seperti penilaian Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang selalu molor-molor. Sudarno berharap kepada DPRD Kota Batu supaya meneliti secara detail pencapaian yang telah dilakukan oleh eksekutif sesuai dengan target yang telah d tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Baca Juga: Peringati HKN ke-60, Dinkes Kota Batu Luncurkan Program Integrasi Layanan Primer
Karena eksekutif bekerja berlandaskan RPJMD, RPJMD sendiri, merupakan janji-janji wali kota yang telah di legal formalkan oleh Pemkot Batu dalam bentuk peraturan daerah.
"Apabila tidak mampu memenuhi target yang telah d tetapkan dalam RPJMD, wali kota harus meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat karena ketidakmampuannya dalam merealisasikan janji-janjinya saat kampanye, karena masyarakat memilih walikota berdasarkan visi misi saat beliau berkampanye," imbuh dia.
Bukan hanya walikota, DPRD Kota Batu juga harus meminta maaf karena tidak mampu juga dalam melaksanakan salah satu fungsi kontrolnya, kalau kontrolnya kuat,maka tidak akan terjadi indikator keberhasilan pemerintah yang tertuang dalam RPJMD tidak tercapai.
Baca Juga: Pemkot Batu dan DPRD Sepakati APBD 2025, Alokasi Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan
Nanti, sambung Sudarno, hasil dari semua itu, harus dipublikasikan, sehingga masyarakat bisa ikut memantau perkembangan informasi dan apa saja hasil dari kinerja Pemkot Batu.
"Biar hal ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi memang secara substansi mampu dilaksanakan oleh Pemkot Batu, agar mampu mengapresiasi keterbukaan informasi. Karena dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan menjadi cerdas serta menjadi mitra strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Kota Batu," pungkasnya. (lih/thu/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
