Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) dan gabungan aliansi lainnya tiba di KPK melakukan unjuk rasa. Mereka mendesak KPK menangkap Ahok, Selasa (3/5). Foto: kompas.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menuai kecaman dan demo dari sejumlah warga DKI Jakarta. Ratusan warga berasal dari Luar Batang, Tanjung Priok dan Kalibaru, menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 3 Mei 2016.
Mereka datang ke KPK untuk mendesak agar lembaga pemberantas korupsi itu segera menangkap Ahok.
Ketua Aksi unjuk rasa, Jamran mengatakan, perwakilan warga demonstran menyampaikan beberapa hal kepada KPK. Salah satu tuntutan warga adalah meminta KPK mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kami merekomendasikan ke KPK untuk menonaktifkan gubernur selama dalam proses kasus Rumah Sakit Sumber Waras," kata Jamran, di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Menurut Jamran, Kepala Humas KPK yang ditemui bersedia menyampaikan rekomendasi mereka ke pimpinan KPK. KPK menurutnya punya wewenang untuk merekomendasikan itu dengan mengajukannya ke Presiden.
"Dia (KPK) bisa merekomendasikan ke Presiden kok, itu bisa bahwa dia (Ahok) sedang dalam proses pemeriksaan KPK," ujar Jamran.
Jamran menuturkan, Ahok harus dinonaktifkan karena diduga terlibat dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan negara.
Rekomendasi menonaktifkan Ahok diminta dilakukan sampai KPK punya hasil final mengenai penyelidikan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Sumber Waras.
"Kalau memang bisa diselesaikan dan Ahok tidak bersalah, silakan diaktifkan kembali, tapi kalau Ahok bersalah segera ditangkap," ujar Jamran.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
