Aliansi Masyarakat Jakarta Utara (AMJU) dan gabungan aliansi lainnya tiba di KPK melakukan unjuk rasa. Mereka mendesak KPK menangkap Ahok, Selasa (3/5). Foto: kompas.com
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menuai kecaman dan demo dari sejumlah warga DKI Jakarta. Ratusan warga berasal dari Luar Batang, Tanjung Priok dan Kalibaru, menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 3 Mei 2016.
Mereka datang ke KPK untuk mendesak agar lembaga pemberantas korupsi itu segera menangkap Ahok.
Ketua Aksi unjuk rasa, Jamran mengatakan, perwakilan warga demonstran menyampaikan beberapa hal kepada KPK. Salah satu tuntutan warga adalah meminta KPK mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kami merekomendasikan ke KPK untuk menonaktifkan gubernur selama dalam proses kasus Rumah Sakit Sumber Waras," kata Jamran, di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).
Menurut Jamran, Kepala Humas KPK yang ditemui bersedia menyampaikan rekomendasi mereka ke pimpinan KPK. KPK menurutnya punya wewenang untuk merekomendasikan itu dengan mengajukannya ke Presiden.
"Dia (KPK) bisa merekomendasikan ke Presiden kok, itu bisa bahwa dia (Ahok) sedang dalam proses pemeriksaan KPK," ujar Jamran.
Jamran menuturkan, Ahok harus dinonaktifkan karena diduga terlibat dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan negara.
Rekomendasi menonaktifkan Ahok diminta dilakukan sampai KPK punya hasil final mengenai penyelidikan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Sumber Waras.
"Kalau memang bisa diselesaikan dan Ahok tidak bersalah, silakan diaktifkan kembali, tapi kalau Ahok bersalah segera ditangkap," ujar Jamran.
Namun sejumlah peserta aksi demo itu tak sabar. “KPK harus tangkap Ahok. Tangkap dia sekarang juga," ujar salah satu orator di depan Gedung KPK, Jakarta.
Demonstran menilai Ahok sudah jelas terlibat dalam dugaan korupsi pada pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, KPK diduga telah mengantongi keterlibatan Ahok tersebut
"Kartini Mulyadi sudah mengungkapkan bahwa RS Sumber Waras hanya menerima pembayaran Rp300 miliar. Sementara bukti yang sudah beredar RS Sumber Waras dibayar Rp755 miliar," ungkap salah satu orator.
Selain itu, demonstran juga mengingatkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pembelian lahan Sumber Waras telah menyebut adanya dugaan kerugian negara.
"BPK sudah menyatakan pembelian RS Sumber Waras, negara merugi Rp173 miliar," ujarnya.
Sebelumnya, KPK menyatakan penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masih terus dilakukan.
Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut bahwa pihaknya telah meminta keterangan 50 orang lebih dalam penyelidikan tersebut.
Bahkan lembaga anti rasuah itu berencana meminta keterangan ahli. "Sudah panggil 50 orang, akan dilanjutkan ahli pertanahan, ahli keuangan dan ahli administrasi," kata Yuyuk di kantornya, Jumat, 29 April 2016.
Menurut Yuyuk, keterangan para ahli tersebut diperlukan untuk memperdalam penyelidikan yang tengah dilakukan. Termasuk untuk memperkuat hasil audit investigatif BPK yang telah diminta KPK sebelumnya. (jkt1/viv/kcm)
