Ratusan Warga DKI Jakarta Desak KPK Tangkap Ahok

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terus menuai kecaman dan demo dari sejumlah warga DKI Jakarta. Ratusan warga berasal dari Luar Batang, Tanjung Priok dan Kalibaru, menggeruduk Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 3 Mei 2016.

Mereka datang ke KPK untuk mendesak agar lembaga pemberantas korupsi itu segera menangkap Ahok.

Baca Juga: Politikus PDI Perjuangan Ungkap Alasan Ahok Layak Maju di Pilgub Sumut 2024

Ketua Aksi unjuk rasa, Jamran mengatakan, perwakilan warga demonstran menyampaikan beberapa hal kepada KPK. Salah satu tuntutan warga adalah meminta KPK mengeluarkan rekomendasi untuk menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami merekomendasikan ke KPK untuk menonaktifkan gubernur selama dalam proses kasus Rumah Sakit Sumber Waras," kata Jamran, di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/5/2016).

Menurut Jamran, Kepala Humas KPK yang ditemui bersedia menyampaikan rekomendasi mereka ke pimpinan KPK. KPK menurutnya punya wewenang untuk merekomendasikan itu dengan mengajukannya ke Presiden.

Baca Juga: Viral Ahok Bilang Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, PAN pun Bereaksi

"Dia (KPK) bisa merekomendasikan ke Presiden kok, itu bisa bahwa dia (Ahok) sedang dalam proses pemeriksaan KPK," ujar Jamran.

Jamran menuturkan, Ahok harus dinonaktifkan karena diduga terlibat dalam pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras yang terindikasi merugikan negara.

Rekomendasi menonaktifkan Ahok diminta dilakukan sampai KPK punya hasil final mengenai penyelidikan indikasi kerugian negara dalam pembelian sebagian lahan Sumber Waras.

Baca Juga: Ahok Pengibar Politik Identitas Tingkat Tinggi, Pernah Diberi Gelar Sunan Kalijodo

"Kalau memang bisa diselesaikan dan Ahok tidak bersalah, silakan diaktifkan kembali, tapi kalau Ahok bersalah segera ditangkap," ujar Jamran.

Namun sejumlah peserta aksi demo itu tak sabar. “KPK harus tangkap Ahok. Tangkap dia sekarang juga," ujar salah satu orator di depan Gedung KPK, Jakarta.

Demonstran menilai Ahok sudah jelas terlibat dalam dugaan korupsi pada pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Bahkan, KPK diduga telah mengantongi keterlibatan Ahok tersebut

Baca Juga: Ahok Mencari Pemimpin Bersih

"Kartini Mulyadi sudah mengungkapkan bahwa RS Sumber Waras hanya menerima pembayaran Rp300 miliar. Sementara bukti yang sudah beredar RS Sumber Waras dibayar Rp755 miliar," ungkap salah satu orator.

Selain itu, demonstran juga mengingatkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pembelian lahan Sumber Waras telah menyebut adanya dugaan kerugian negara.

"BPK sudah menyatakan pembelian RS Sumber Waras, negara merugi Rp173 miliar," ujarnya.

Baca Juga: Kampung Akuarium Digusur Ahok, Kini Tanahnya Dibawa Anies ke IKN, Apa Maksudnya?

Sebelumnya, KPK menyatakan penyelidikan dugaan korupsi dalam pembelian sebagian lahan Rumah Sakit Sumber Waras masih terus dilakukan.

Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebut bahwa pihaknya telah meminta keterangan 50 orang lebih dalam penyelidikan tersebut.

Bahkan lembaga anti rasuah itu berencana meminta keterangan ahli. "Sudah panggil 50 orang, akan dilanjutkan ahli pertanahan, ahli keuangan dan ahli administrasi," kata Yuyuk di kantornya, Jumat, 29 April 2016.

Baca Juga: Bukan Ahok, Pengamat Ini Yakin Jokowi Tunjuk Luhut Kepala Ibu Kota Negara Baru

Menurut Yuyuk, keterangan para ahli tersebut diperlukan untuk memperdalam penyelidikan yang tengah dilakukan. Termasuk untuk memperkuat hasil audit investigatif BPK yang telah diminta KPK sebelumnya. (jkt1/viv/kcm)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News