Bantah Pernyataan Wakil Wali Kota, Warga Dolly Tetap Tolak Penutupan

SURABAYA (bangsaonline) -Menyikapi statemen yang dilontarkan Wakil Wali Kota Surabaya yang mengklaim bahwa pertemuan dengan warga terdampak lokalisasi diklaim telah berhasil dan warga meyetujui langkah penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak oleh Pemerintah Kota Surabaya, warga lokalisasi Dolly dan Jarak memprotes keras dengan menggelar konferensi pers serta aksi demonstrasi di Balai RW 11 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan.

Puluhan pekerja lokalisasi yang terdiri dari PSK, Mucikari, PKL, Pelayan serta warga terdampak menggelar konfrensi pers meluruskan pernyataan Wakil Wali Kota di media massa yang menyatakan bahwa warga lokalisasi setuju dengan kompensasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota.

Ketua Front Pekerja Lokalisasi (FPL) Suyitno mengatakan bahwa selama ini warga tidak pernah menyetujui tawaran dari Pemerintah Kota Surabaya untuk penutupan lokalisasi. Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya melalui Wakil Wali Kota Surabaya menggelar pertemuan dengan beberapa warga yang menawarkan konpensasi dana pengganti biaya hidup serta tawaran pekerjaan untuk mensukseskan program penutupan lokalisasi. "Semua pernyataan Wakil Wali Kota itu bohong. Kita tidak pernah berkompromi dengan Pemerintah Kota. Tolak penutupan lokalisasi. Harga mati," tegas Suyitno.

Dalam aksinya kali ini,FPL membawa beberapa tuntutan di antaranya menolak rencana penutupan lokalisasi dan menolak segala bentuk tawaran dan kompensasi dari Pemerintah Kota Surabaya. Kedua, Warga lokalisasi menuntut Wakil Walikota Surabaya melakukan klarifikasi serta meminta maaf secara terbuka kepada media massa terkait pernyataanya.

"Semua yang diucapkan oleh Wakil Wali Kota Wisnu Sakti Buana di media itu bohong. Kita tidak ada yang setuju dengan kompensasi dari pemerintah kota. Kami minta Wisnu membuat permintaan maaf kepada warga karena telah membuat pernyataan palsu kepada masyarakat," pungkas Suyitno.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, M Machmud meminta pada Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini untuk tetap menutup Dolly pada 19 Juni mendatang. Pihaknya menyarankan pada orang nomor satu di Surabaya itu untuk menghadapi semua tantangan dalam upaya penutupan ini. Adanya perbedaan pendapat dalam kebijakanini merupakan hal wajar. Jika ada yang kericuhan,nanti ada undang-undang yang mengatur persoalan itu. Deadline penutupan tanggal 19 Juni itu, selain sudah diketahui olehg gubernur Jatim, juga sudah didukung oleh Kementrian Sosial (Kemensos).“Soal tanggal penutupan itu sebetulnya tidak prinsip, tapi yang penting ada niat untuk menutup dan sudah ada deadline,” katanya.

Di sisi lain, para PSK, mucikari dan warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) mengirim surat penolakan penutupan Dolly ke Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo.

Klik Berita Selanjutnya