SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Penerimaan peserta didik baru melalui jalur mitra warga (warga tak mampu) yang digaung-gaungkan bebas biaya alias gratis di Kota Surabaya ternyata tak berlaku sepenuhnya. Di SMPN 7 Jl Tanjung Sadari 17, Perak Barat, siswa yang diterima di sekolah itu melalui jalur mitra warga ternyata harus mengeluarkan uang antara Rp 650 - 685 ribu. Dana itu untuk membayar seragam khas SMPN tersebut.
Selain itu, pemberian seragam gratis kepada 18 siswa di jalur mitra warga juga masih ada diskriminasi. Siswa mitra warga itu mendapat seragam berupa baju putih lengan pendek, sementara yang melalui jalur umum justru tak saja mendapat baju putih lengan pendek, tapi juga lengan panjang. Padahal seragam itu sudah dibantu Pemkot Surabaya melalui anggaran pendidikan yang dikucurkan ke sekolah-sekolah.
Baca Juga: Gelar Graduation Ceremony, Kepala SD Khadijah Surabaya Ingatkan Siswa Tetap Istiqomah Salat Duha
Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan SH mendapat laporan orang tua siswa jalur mitra warga. Selasa (26/7) siang, Aden sapaan akrab politikus Partai Gerindra itu pun langsung melakukan sidak ke SMPN ini.
“Uang sebesar Rp 685 ribu yang dibayarnya tanpa disertai kuitansi pembayaran, untuk koperasi di sekolah. Sebelumnya, orang tua murid diberitahu jika dana untuk pengadaan seragam dari Pemkot Surabaya ke SMPN 7 tak cukup, untuk itu seluruh siswa baru di sekolah itu harus membayar uang tambahan. Hal ini disampaikan langsung kepala sekolahnya,” kata Joko, wali murid yang melapor ke Wakil Ketua DPRD, yang dihubungi melalui ponselnya.
Joko merinci, uang untuk membayar seragam kekhasan SMPN. Seperti kaos kaki, baju batik hingga jilbab. “Seharusnya dari uang, kaos kaki yang diterima anak saya harusnya tiga pasang, tapi hanya diterima satu pasang. Yang mengecewakan, pembayarannya tanpa bukti kuitansi. Seragam putih anak saya juga lengan pendek, sehingga kalau sekolah anak saya minder karena ada pembedaan,” tambah Joko.
Baca Juga: Khofifah Optimis Bisa Perluas Jangkauan Sekolah Khadijah di Berbagai Daerah
Aden yang datang ke sekolah ini, langsung menuju koperasi SMPN 7. Di tempat itu, saat ditanya masalah seragam, petugas koperasi meminta Aden langsung menanyakannya ke ruang wakil kepala sekolah.
Wakil Kepala Sekolah Gatot Ponco Wibawa mengatakan, memang ada uang tarikan sebesar Rp650-685 ribu kepada seluruh murid. Namun saat itu Gatot tak bisa menjelaskan rinciannya. Dia dibantu satu guru hasta karya, Marlina yang memang menangani pembagian seragam.
“Seragam itu dipesan ibu (Kepala SMPN 7, Yulia Krisnawati, red). Tahu-tahu kok dapat dua seragam putih lengan pendek. Di sekolah ini, kalau Senin pakai seragam putih lengan panjang, Selasa dan Rabu pakai lengan pendek, Kamis pakai batik lalu hari berikutnya baju Pramuka. Kalau uang Rp650 ribu untuk membayar seragam khas sekolah ini, itu untuk seluruh siswa. Hanya saja nilainya Rp650 ribu untuk siswi sebagai tambahan jilbab, kalau untuk siswa tak sampai Rp650 ribu,” jelas Marlina.
Baca Juga: Ruki Kanwil Kemenkumham Jatim Sapa Ratusan Pelajar dari 2 Sekolah di Surabaya
Sementara dua pelajar kelas VII dari jalur mitra warga yang ditemui Aden di lokasi mengaku jika dirinya mendapat baju putih lengan panjang. Mereka juga mengaku telah membayar uang sebesar Rp685 ribu ke sekolah itu.
Sayangnya, saat itu, Kepala SMPN 7 Yulia Krisnawati tak berada di tempat karena mengikuti rapat MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) di salah satu tempat. Sementara Gatot merasa berterima kasih dengan adanya masukan tersebut. Bahkan, kata dia, ke depan pihaknya akan menata atau melakukan evaluasi agar tak ada masalah lagi.
Sekkota Surabaya Hendro Gunawan saat di gedung DPRD Surabaya menegaskan, jika penarikan untuk murid jalur mitra warga, tak dibenarkan. Karena seluruh biaya sudah ditanggung Pemkot Surabaya. (lan)
Baca Juga: Guru SMP Muhammadiyah 18 Gununganyar Gelar Kunjungan Studi ke Think Indonesia School
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
