SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Penerimaan peserta didik baru melalui jalur mitra warga (warga tak mampu) yang digaung-gaungkan bebas biaya alias gratis di Kota Surabaya ternyata tak berlaku sepenuhnya. Di SMPN 7 Jl Tanjung Sadari 17, Perak Barat, siswa yang diterima di sekolah itu melalui jalur mitra warga ternyata harus mengeluarkan uang antara Rp 650 - 685 ribu. Dana itu untuk membayar seragam khas SMPN tersebut.
Selain itu, pemberian seragam gratis kepada 18 siswa di jalur mitra warga juga masih ada diskriminasi. Siswa mitra warga itu mendapat seragam berupa baju putih lengan pendek, sementara yang melalui jalur umum justru tak saja mendapat baju putih lengan pendek, tapi juga lengan panjang. Padahal seragam itu sudah dibantu Pemkot Surabaya melalui anggaran pendidikan yang dikucurkan ke sekolah-sekolah.
BACA JUGA:
- Serahkan 83 Paket PIP di SD Bustanul Huda, Ning Lia Disapa Bunda Cantik dan Baik Hati
- Sampoerna Academy Perkuat Kolaborasi Orang Tua dan Sekolah untuk Optimalkan Potensi Anak
- Oknum Pegawai Kelurahan Kebraon Terbukti Lakukan Pungli, Wali Kota Eri Beri Peringatan Keras
- Preman Getok Tarif Parkir KBS Rp45 Ribu, Polsek Wonokromo Tuding Pihak ini Tak Tegas
Wakil Ketua DPRD Surabaya H Darmawan SH mendapat laporan orang tua siswa jalur mitra warga. Selasa (26/7) siang, Aden sapaan akrab politikus Partai Gerindra itu pun langsung melakukan sidak ke SMPN ini.
“Uang sebesar Rp 685 ribu yang dibayarnya tanpa disertai kuitansi pembayaran, untuk koperasi di sekolah. Sebelumnya, orang tua murid diberitahu jika dana untuk pengadaan seragam dari Pemkot Surabaya ke SMPN 7 tak cukup, untuk itu seluruh siswa baru di sekolah itu harus membayar uang tambahan. Hal ini disampaikan langsung kepala sekolahnya,” kata Joko, wali murid yang melapor ke Wakil Ketua DPRD, yang dihubungi melalui ponselnya.
Joko merinci, uang untuk membayar seragam kekhasan SMPN. Seperti kaos kaki, baju batik hingga jilbab. “Seharusnya dari uang, kaos kaki yang diterima anak saya harusnya tiga pasang, tapi hanya diterima satu pasang. Yang mengecewakan, pembayarannya tanpa bukti kuitansi. Seragam putih anak saya juga lengan pendek, sehingga kalau sekolah anak saya minder karena ada pembedaan,” tambah Joko.
Aden yang datang ke sekolah ini, langsung menuju koperasi SMPN 7. Di tempat itu, saat ditanya masalah seragam, petugas koperasi meminta Aden langsung menanyakannya ke ruang wakil kepala sekolah.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
