TPA Ngipik, salah satu variabel penilain tim Adipura. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
Seharusnya, kata Noto, Kabupaten Gresik yang telah bertahun-tahun menggembar-gemborkan program penataan kota bisa mewujudkan TPS yang layak yang keberadaannya tidak mengganggu kepentingan umum. "Sehingga, penataan kota Gresik yang sudah digelontor APBD ratusan miliar bisa terlihat asri dan sejuk," jelasnya.
Selain buruknya tata kelola sampah perkotaan, Kabupaten Gresik, juga dinilainya gagal dalam melakukan penataan dan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kelurahan Ngipik Kecamatan Kebomas.
"TPA Ngipik itu juga penyebab gagalnya Adipura. TPA sebesar itu kok di tengah kota. Wong Surabaya aja TPA jauh dari perkotaan. Gresik sudah seharusnya bisa mencontoh Surabaya," katanya.
Noto mempertanyakan anggaran ratusan hingga miliaran rupiah setiap tahun yang dikelola BLH untuk penanganan sampah. Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk apa saja, sehingga tata kelola sampah di perkotaan masih buruk.
Kemudian, soal penataan taman kota yang tidak sebanding dengan anggaran yang telah digelontorkan. Untuk diketahui, setiap tahunnya di BLH ada alokasi anggaran miliaran untuk taman dan perawatannya. Contohnya, pada APBD tahun 2016 di BLH ada alokasi anggaran Rp 5,5 miliar untuk taman dan perawatannya. Namun, uang sebesar itu tidak sebanding dengan keberadaan taman di perkotaan.
"Bisa dilihat sendiri, taman sering dilakukan bongkar tanam karena mati. Bahkan, banyak taman-taman kota terlihat tidak terurus," terangnya.
Ditambahkan Noto, jika mindset BLH tetap seperti itu dalam pengelolaan kawasan kota, jangan harap Kabupaten Gresik akan kembali mendapatkan Adipura.
Penilaian Adipura sendiri dititik beratkan terhadap beberapa variabel. Di antaranya, tata kelola persampahan. Beberapa kabupaten/kota saat ada penilaian Adipura memfokuskan penataan tempat sampah. Sebab, tempat sampah bobot penilainnya sangat tinggi, mencapai 60 persen. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
