Bambang Adi Pranoto, anggota FPG DPRD Gresik. foto: syuhud almanfaluty/ BANGSAONLINE
"Kalau ada TKA di Gresik tidak masuk dalam 8 profesi itu ya harus dideportasi. Itu nanti yang kami masukkan dalam draft Ranperda," jelas anggota Komisi DDPRD Gresik ini.
Draft Ranperda, lanjut Bambang, juga akan mengatur soal pekerja di perusahaan di Kabupaten Gresik. Di mana, dalam Ranperda tersebut akan mengatur soal prioritas pekerja asli Gresik. Untuk membuktikannya, seperti KTP (kartu tanda penduduk) Gresik dan lainnya.
"Terus terang, kami ini sedih sebab kebanyakan yang bekerja di Gresik ini dari luar Gresik," terang politisi muda Golkar asal Sembayat Kecamatan Manyar ini.
Bambang lebih jauh menyatakan, pertumbuhan industri di Kabupaten Gresik makin lama makin pesat. Seiring dengan itu, masyarakat yang membutuhkan pekerjaan makin banyak.
"Pertumbuhan industri di Gresik yang semakin besar itu jangan sampai yang bekerja orang luar Gresik. Jangan sampai tuan rumah menjadi kuli di daerahnya sendiri," sambungnya.
Ditambahkan Bambang, keberadaan Pelabuhan Internsaional nanti juga akan membutuhkan pekerja baru, sedikitnya satu juta tenaga kerja. Untuk itu, masyarakat Gresik yang membutuhkan pekerjaan skillnya harus disiapkan.
"Jangan hanya pekerja kita puas menjadi satpam. Harus bisa bekerja lebih baik dari itu. Makanya, skillnya harus disiapkan," katanya.
Semua itu dilakukan agar perekonomian warga Gresik tidak terjadi ketimpangan. "Kami akui kemiskinan di Gresik masih tinggi. Sebab, kekayaan masyarakat tidak seimbang," pungkasnya.(hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
