BANYUWANGI, BANGSAONLINE.com - Pemkab Banyuwangi masih beruntung karena tidak mengalami penundaan pencairan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Padahal di Jatim saja total penundaaan DAU mencapai Rp 2,6 triliun. Kabupaten bergelar Sunrise of Java ini tetap menerima DAU sesuai jadwal. DAU yang diterima Banyuwangi pada tahun ini sebesar Rp 1,341 triliun.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan bersyukur, setelah membaca Peraturan Menteri Keuangan, ternyata Banyuwangi termasuk daerah yang tidak dipotong atau ditunda DAU-nya. "Antara lain, karena realisasi penyerapan anggaran di Banyuwangi cukup tinggi,” ujar Anas seusai rapat koordinasi bersama DPRD, Forpimda, dan jajaran SKPD terkait tantangan perekonomian 2016, Selasa (30/8).
Baca Juga: Pemkot Kediri Studi Tiru Layanan Aduan 112 dan SP4N LAPOR! ke Pemkab Banyuwangi
Seperti diketahui, pemerintah menunda pencairan DAU bagi sejumlah daerah untuk penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 125/PMK.07/ 2016 tentang penundaan penyaluran sebagian DAU tahun 2016.
Menurut Anas, penilaian posisitif dari pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah Banyuwangi karena Banyuwangi telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan sistem cash budget. Sistem ini menjadikan SKPD dalam melakukan kerja wajib sesuai dengan jadwal perencanaannya. Anggaran belanja daerah Banyuwangi juga dianggap proporsional antara belanja untuk .gaji dan tunjangan dengan belanja pembangunan.
Selain itu, lanjut dia, serapan APBD Banyuwangi pada awal Agustus lalu telah mencapai 50,03 persen dari total dana Rp2,8 triliun. Hal ini menunjukkan satuan kerja di Pemkab Banyuwangi berusaha keras memacu kinerja agar tidak molor melakukan semua kegiatan yang telah ada di dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing.
Baca Juga: Bupati Banyuwangi Gelar Halalbihalal Bersama Ribuan Pegawai Pemerintah
"Sejak awal tahun 2016, bahkan akhir 2015 lalu, memang saya bilang serapan harus dipacu karena kondisi ekonomi sedang penuh tantangan. Kalau APBD tak dipacu, ini akan susah. Dengan modal kepercayaan dari pemerintah pusat ini, kami akan terus bekerja keras mengoptimalkan kinerja birokrasi dan tata kelola keuangan daerah," ujarnya.
Selain DAU tidak mengalami penundaan, pada tahun ini Banyuwangi juga masih menerima Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, yang nilainya mencapai Rp 170 miliar. Dari sana tersebut, lanjut Anas, yang Rp 90 miliar digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sisanya untuk pembiayaan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan.
"Kita juga mendapatkan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 30 miliar. Ini merupakan apresiasi khusus dari pemerintah pusat, karena kita dinilai mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Salah satu indikatornya keberhasilan Banyuwangi mempertahankan WTP murni selama empat tahun berturut-turut," papar Anas.
Baca Juga: Dongkrak Pencatatan KI Komunal, Kemenkumham Gandeng Pemkab Banyuwangi-Dewan Kesenian Blambangan
Dengan APBD yang terserap optimal, berbagai pekerjaan di masyarakat berjalan seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan sebagainya.
"Ada penyerapan tenaga kerja, ada duit yang berputar. Begitu juga program lain seperti pemberian beasiswa, bantuan alat ke UMKM, atau fasilitasi sanggar-sanggar seni, berarti ada uang yang dibelanjakam untuk berputar di warga. Ini sederhana, tapi konkrit," tandasnya.
Anas mengungkapkan, dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, belanja pemerintah menempati posisi yang strategis untuk menggerakkan perekonomian melalui berbagai program pembangunan.
Baca Juga: PTPN dan KAI Gelar Program "Relawan Bhakti BUMN"
”Tentu kami akan seoptimal mungkin mendorong belanja pemerintah daerah untuk tetap mendorong gerak ekonomi masyarakat di tengah kondisi seperti saat ini di mana sektor swasta cenderung wait and see untuk mencermati perkembangan perekonomian. Saat ini beberapa pekerjaan besar sedang dilelang, dan ada yang sudah berjalan, termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang kami lakukan secara bertahap,” terang Anas.
Dia optimistis tetap bisa menjaga level pertumbuhan ekonomi di kisaran 6,2% pada tahun ini dengan terus mendorong belanja pemerintah yang tepat sasaran serta menyinergikan peran masyarakat dan dunia usaha. Tahun 2015 lalu, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi sebesar 6,01%, masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 4,79% dan Jatim sebesar 5,49%.
"Sektor pariwisata yang berkembang juga menjadi pilar penjaga gerak perekonomian di Kabupaten Banyuwangi karena sektor tersebut relatif lebih kebal guncangan. Kunjungan wisatawan dan penyelenggaraan event dalam rangkaian Banyuwangi Festival bakal langsung berdampak ke perputaran ekonomi masyarakat," tambahnya.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Usulkan Relokasi Huntap di Atas Lahan PTPN XII Bagi Korban Banjir Banyuwangi
Hingga akhir tahun, lanjut Anas, masih ada beberapa festival yang bisa menjadi pengungkit sektor wisata, seperti Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Batik Festival, dan Banyuwangi Ethno Carnival. Misalnya event batik yang langsung berdampak ke perajin dan UMKM batik.
Apalagi, juga ada rencana penambahan frekuensi terbang ke Bandara Blimbingsari Banyuwangi dari maskapai Wings Air pada akhir Oktober, sehingga bakal ada empat penerbangan dalam sehari yang bisa menambah jumlah kunjungan ke daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa ini.
Selain itu, papar Anas, hingga akhir tahun ada beberapa momen libur dan cuti bersama yang biasanya menjadi puncak kunjungan wisatawan. Pada pertengahan dan akhir Desember ada cuti bersama. Geliat wisata, belanja pemerintah, dan investasi dunia usaha berpadu mendorong perekonomian. (bwi1/dur)
Baca Juga: Kurangi Kemiskinan, Dinas PU CKPP Banyuwangi Bedah 30 Unit RTLH
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
