Megawati Soekarnoputri ingatkan kader partainya yang terpilih jadi kepala daerah tetap menjadi petugas partai.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung independensi KPK dalam pidatonya. Megawati menyebut bahwa KPK saat ini bermain politik.
Hal itu diutarakan Megawati saat berbicara di depan para peserta sekolah kepala daerah di Wisma Kinasih, Depok, Jabar, Selasa (6/9/2016).
Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi
Dalam kesempatan tersebut, Mega tegas melarang kadernya melakukan korupsi. Aturan partai kata putri Bung Karno ini tegas melarang.
"Kalau saya boleh bicara, tidak boleh korupsi. Baca aturan. Kalau di situ ada larangan berarti tidak boleh," tegas Mega.
Setelah itu Mega melanjutkan bicaranya. Kali ini dia menyinggung tentang kerja KPK. "KPK itu sekarang juga main politik. Tidak ada tafsir. KPK itu saya yang bikin loh. Paling banyak bansos. Bantuan sosial itu, kan ada yang ditangkap," urai Mega.
Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK
Selain KPK, Megawati mengaku pernah berpesan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal penegakan hukum terhadap kader partai politik.
Ia mengatakan, seharusnya Jaksa Agung memberitahukan kepada ketua umum partai politik terlebih dahulu jika ada kepala daerah kader partai politik yang ditangkap. Misalnya, jika ada kader PDI Perjuangan yang ditangkap oleh kejaksaan, Mega meminta diberitahukan terlebih dahulu.
"Mas, mbok baik-baik loh Mas. Ketua Umum itu ada loh Mas. Kalau ada yang mau diini (ditangkap), kasih tahu saya dululah," ujar Megawati.
Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
Mega mengatakan, pemberitahuan ini bukan bagian dari upaya melakukan intervensi terhadap proses hukum. Namun, untuk memastikan bahwa penegakan hukum tersebut murni demi hukum, tidak bernuansa politisasi.
"Saya enggak minta apa-apa kok. Saya hanya mau tahu, ini dipolitisasi atau tidak. Ya kalau dipolitisasi ya sama sajalah," ujar Megawati.
Presiden kelima RI itu, mengatakan, setiap ada informasi soal penangkapan kepala daerah atau politikus, dia selalu 'deg-degan' karena khawatir kader PDI Perjuangan yang ditangkap.
Baca Juga: Kota Pasuruan Perkuat Komitmen Antikorupsi lewat Sosialisasi dan Pakta Integritas DPRD
"Saya tahu, ini bukan, bukan kita (kader PDI-P). Tapi masak setiap malam saya suruh orang begitu?" ujar Megawati.
Oleh sebab itu, Megawati mengingatkan para calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pilkada serentak 2017 untuk tidak melakukan korupsi.
Dengan tidak korupsi dan menjalankan amanah partai, Mega menegaskan, hal itu tidak hanya membesarkan mereka secara personal, tetapi juga memajukan rakyat dan partainya.
Baca Juga: Eks Kades Kletek Sidoarjo Dituntut 1 Tahun 10 Bulan Penjara di Kasus Dugaan Korupsi PTSL
Menanggapi tudingan Megawati, Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, KPK melakukan proses hukum dan selalu menjaga independensi dalam mengusut semua kasus. ''Semua kasus diproses berdasarkan alat bukti," ucap Yuyuk Andriati.
Sebelumnya, KPK merilis ada ratusan kepala daerah yang tersandung kasus korupsi hingga berujung pada penahanan.
Ketua KPK Agus Rahardjo menyebutkan KPK telah banyak menangkap pemimpin yang dipilih dari hasil pemilu akibat korupsi. Oleh karena itu, dia pun mengajak penyelenggara pemilu untuk bisa mengatasi hal tersebut.
Baca Juga: Pembina AJB Dipercaya KPK Beri Ulasan Terkait Integritas Pejabat dan Pelayanan Pemkab Bangkalan
"DPR dan DPRD sudah sekitar 119 orang, gubernur 15 orang, Bupati Wali Kota 50 orang. Kita harus sudah ini," kata Agus.
Menurut Agus, politik uang berperan dalam banyaknya jumlah pejabat publik yang dipilih melalui pilkada terjerat pidana. Dia mengkritik upaya menghentikan politik uang belum menyentuk akar persoalan. Dia pun meminta masyarakat diberi akses dalam memantau pelaksanaan pemilu.
"Alangkah baiknya masyarakat diberi akses. KPK akan monitor direspon tidak oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Kalau ini kita laksanakan di Pilkada akan datang mudah-mudahan lebih baik," ucap Agus.
Baca Juga: 22 Saksi Ngaku Tak Tau soal Penggunaan Pemotongan Dana Insentif Pegawai BPBD Sidoarjo
Agus menekankan pentingnya proses pemilu dalam menghasilkan pemimpin yang kredibel. KPK, sebut dia, menyatakan kesiapannya dalam menjadi partner pelaksanaan pemilu.
"KPK sedang persiapkan beberapa aplikasi. Tujuannya agar pelayanan publik transparan. Sekarang sedang dalam percobaan, Desember akan diluncurkan. Aplikasi Jaga Sekolahku, Jaga Rumah Sakitku, Jaga Perizinanku, kalau teman-teman (KPU) mau gabung mungkinn nanti Jaga Pemiluku, untuk memperbaiki tata kelola pemilu," ujar Agus.
Menangani hal itu, Ketua KPU Juri Ardiantoro mengatakan menyambut baik usulan KPK dalam membuat aplikasi untuk memantau politik uang. Usulan itu, lanjut Juri, harus disambut dengan langkah yang lebih konkret.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
"Saya kira bagus sekali. Tadi KPK ajak kita semua terutama Bawaslu untuk mengetahui politik uang dengan almanfaatkan aplikasi sehingga mudah dan cepat diketahui siapa pelakunya, dimana, dan segera diproses," kata Juri. (tic/mer/det/yah/lan)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
