Pengamat politik UINSA Laili Bariroh MPd dan Arcandra Tahar. foto: mega melati/net/montase
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Arcandra sudah mencoreng integritas politiknya sendiri dengan melompati nilai-nilai kejujuran sebagai pejabat. Ini terkait dengan status kewarganegaraan Amerika yang dimiliki. Meski saat ini sudah WNI.
Hal ini disampaikan Laili Bariroh, M.Pd pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA), di kantornya, Kamis (15/09/2016) sore.
BACA JUGA:
“Arcandra pernah mengatakan, membuat paspor Amerika untuk kepentingan hak patennya. Padahal ketika ditelusuri untuk mengurus hak paten, tidak perlu membuat paspor,” jelas Laili.
Penyataan Arcandara dinilai telah ‘berbohong’. Hal ini membuat integritas politik Arcandra cacat. “Jika Jokowi mengangkat kembali Arcandra Tahar menjadi Menteri ESDM, maka Jokowi harus berani pasang badan di depan masyrakat, karena secara integritas politik Arcandra telah berbohong,” tandas dia.
Status WNI Arcandra, di mata Laili, masih pro dan kontra. Pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada Arcandra dinilai sangat tidak wajar. Proses naturalisasi yang seharusnya mempunyai prosedur yang sangat panjang, dengan mudah dipangkas.
Kata Laili, orang awam pun dapat melihat ada kepentingan besar dibalik semua ini. “Arcandra menjadi salah satu alat dari sekian banyak alat politik Jokowi. Sejak awal sampai sekarang, pada hal-hal tertentu Jokowi tidak bisa keluar dari hegemoni struktural yang ada disekelilingnya, seperti partai politiknya, dari kelompok-kelompok mafia berwajah malaikat, para birokrat dan pemodal asing yang punya kepentingan,” tutur Laili.
“Jika Jokowi mengambil keputusan menjadikan Arcandra menteri ESDM, maka Jokowi kalah dari hegemoni strukturalnya. Itu adalah salah satu kelemahan dari banyak kelemahan Jokowi,” tambah Laili.
“Ketika dulu Arcandra muncul sebagai sosok yang diposisikan oleh Jokowi sebagai menteri ESDM, dan saat saya melihat track record nya, semacam ada harapan baru untuk memajukan kementrian ESDM. Tapi, tidak cukup seperti itu didalam kementrian ESDM. Ada kekuatan-kekuatan internal dan eksternal ESDM yang sangat bermain dalam pengelolahan migas. Tidak selamanya aktor menjanjikan sebuah perubahan. Apalagi integritas politik yang sudah dia tunjukkan sudah cacat,” tegas Laila.
Menurut Laili, tidak bisa seorang aktor sebagai penentu segalanya. Banyak factor yangmenjadi penentu perubahan di kementrian ESDM, seperti legalitas formal, UU Migas. UU Migas perlu direvisi karena itu menjadi pangkal permainan capital di Indonesia dalam sektor Migas.
Berpihaknya pada pemodal asing menjadi salah satu kelemahan dari UU Migas, contohnya PT. Freeport. Persoalannya yang bisa merevisi UU Migas adalah DPR, sedangkan DPR sendiri memiliki kepentingan-kepentingan partai politik dibelakangnya.
Sektor migas di Indonesia punya problematika yang luar biasa besar. Jadi, tidak cukup orang yang punya kapabilitas, tapi kapabilitas juga harus dikaitkan dengan integritas moral yang mampu membentengi problem hegemoni struktural.
“Kalau integritas politik seorang menteri sudah cacat, maka untuk bisa menaruh kepercayaan kepada pemimpin seperti itu sangat berat,” tegas Laili.(mega melati/UTM)
