Petani Tembakau Jombang Ungkap Indikasi Penyimpangan Implementasi DBHCHT

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) memperlihatkan fenomena penyimpangan. Ini tidak saja terjadi pada tahap implementasi berupa penggelembungan anggaran program, namun juga pada penentuan prioritas sasaran bentuk-bentuk program yang dibuat. Indikasi ini muncul di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Jombang meski dibantah Ilham Hero selaku Kadishutbun.

Fenomena penyimpangan diungkapkan sejumlah petani tembakau di Jombang. Salah satunya adalah langkanya pupuk khusus tanaman tembakau. Salah satu petani di Kecamatan Kabuh misalnya, dalam keterangannya ia mengaku belum mendapatkan bantuan pupuk khusus tembakau. Padahal warga di daerahnya sudah menanam tembakau, meski belum memasuki musim panen.

”Di sini belum ada warga yang mendapat bantuan pupuk khusus tembakau itu. Kalau tahun lalu kami mendapat bantuan pupuk itu,” kata salah satu petani tembakau yang tidak berkenan namanya disebutkan.

Selain itu ia mengaku, dugaan penyimpangan DBHCHT juga terjadi pada progam peningkatan kualitas bahan baku dengan mensubsidi sejumlah peralatan baik handtraktor dan alat rajang yang menelan anggaran cukup besar.

"Namun pada praktiknya bantuan tersebut hanya diberikan kepada kelompok tani tertentu dengan sejumlah syarat tertentu juga," tambah pria paruh baya ini sembari terus mewanti wanti agar namanya tidak dipublikasikan.

Sejumlah pelatihan dan penyuluhan yang diadakan oleh dishutbun menurutnya juga terindikasi ada penggelembungan anggaran serta manfaatnya tidak bisa dirasakan langsung oleh para petani.

Senada, petani lainnya di Kecamatan Plandaan juga merasakan keresahan atas ancaman gagal panen tanaman tembakau mereka. Selain cuaca yang tidak menentu, mereka juga menyayangkan Dishutbun yang terkesan lebih mementingkan pembangunan fisik ketimbang hal pokok yang dibutuhkan petani yakni ketersediaan pupuk.

Klik Berita Selanjutnya