Suasana di salah satu kantor SKPD. foto: syuhud almanfaluti/ BANGSAONLINE
Bahkan, ada SKPD yang tidak bisa menjalankan proram yang sudah direncanakan dan disiapkan anggaran di APBD. "Dalam beberapa kesempatan DPRD lakukan evaluasi capaian kinerja di masing-masing SKPD, ternyata penyerapan anggaran di beberapa SKPD tidak sesuai target. Lebih-lebih pada triwulan pertama atau semester awal," ungkap politisi senior PDIP asal Kecamatan Menganti ini.
Ironisnya lagi, kata Mujid, berdasarkan evaluasi DPRD, masih ada SKPD tidak berani menjalankan program/kegiatan yang sudah mereka programkan dan mendapatkan porsi anggaran di APBD. Gara-garanya, mereka takut kegiatan tersebut akan diusut oleh penegak hukum. Terlebih, pasca banyaknya pejabat Pemkab Gresik yang masuk penjara, karena tersandung kasus korupsi APBD.
Seharusnya, lanjut Mujid, kepala SKPD tidak perlu takut menjalankan program/kegiatan yang menggunakan anggaran besar. Dengan catatan, program tersebut dijalankan dengan baik sesuai dengan RKA (rencana kegiatan dan anggaran), maupun DPA (dokumen penggunaan anggaran).
"Kalau kegiatan dengan dana APBD itu dijalankan sesuai aturan, dan tidak menyalahi RKA, maupun DPA, mengapa SKPD takut menjalankan," paparnya.
Karena itu, Mujid meminta kepada Bupati-Wabup, Sambari Halim Radianto-Moch Qosim harus intens lakukan Tepra (tim evaluasi pelaksanaan realisasi anggaran) masing-masing program/kegiatan di masing-masing SKPD. Tujuannya, untuk mengetahui sejauh mana capaian masing-masing kepala SKPD dalam menjalankan program/kegiatan yang sudah dicanangkan. Sehingga, bupati dan wabup bisa mengetahui, mana saja program yang berhasil dijalankan, dan mana saja program yang tidak bisa dijalankan dengan baik.
"Dari hasil Tepra itulah, bupati dan wabup bisa meminta penjelasan kepala SKPD, mengapa tidak bisa menjalankan kegiatan /program sesuai yang ditargetkan, dan apa kendalanya, " pungkasnya (m. syuhud almanfaluty)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
