Berdalih Terganjal Aturan, Kepala SKK Migas Ngaku hanya Bisa Cairkan Tali Asih untuk Warga Rahayu

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Kepala SKK Migas Perwakilan Jabanusa, Ali Masyhar mengaku tak bisa mencairkan kompensasi dampak flare selama 12 bulan penuh sesuai permintaan warga Desa Rahayu, Kecamatan Soko, lantaran terganjal aturan.

Ia meminta warga memahami bahwa perusahaan hanya bisa mengeluarkan anggaran kompensasi sesuai peraturan yang berlaku.

“Bukan semudah itu untuk mengeluarkan uang kompensasi, dan semua itu pasti ada dasarnya,” kata Ali Masyhar kepada BANGSAONLINE.com usai acara silaturrahim sosialisasi SKK Migas Perwakilan Jabanusa dengan media di Tuban, Rabu (21/12).

Untuk menggantikan dana kompensasi itu, lanjut Ali Masyhar, SKK Migas sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 700 juta sebagai tali asih. "Dana tersebut dihimpun dari biaya yang tidak terduga berasal dari proses operasional," papar Ali.

Saat ditanya nasib warga Desa Rahayu yang merasakan dampak flare selama berbulan-bulan, Ali kembali berkelit bahwa dampak flare sudah di bawah ambang batas sehingga tidak membahayakan warga. Ia mengklaim bahwa hal ini sesuai penelitian dari ITS.

"Sudah beberapa tahun terakhir ini produksi minyak sumur-sumur JOB PPEJ telah menurun. Jika dulu puncak produksi minyak di atas 40 ribu barel per hari, total gas yang dikeluarkan 20 MMSCFD. Tetapi, kini tingkat produksi telah menurun hingga di bawah 20 ribu per barel dan produksi gas tinggal 3 MMSCFD. Jadi produksi segitu secara otomatis berada di bawah ambang batas,” dalihnya.

Ali mengatakan bahwa peniadaan dana kompensasi sudah disosialisasikan JOB-PPEJ ke pihak desa pada 2015 lalu. "Yang pasti kami akan terus melakukan pendekatan sosial kepada masyarakat dan kami optimis masalah ini bisa cepat kelar," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Desa Rahayu tetap ngotot meminta dana kompensasi. Sebab, menurut warga, dana tali asih yang dipersiapkan JOB PPEJ dan SKK Migas Jabanusa tak sesuai dengan kesepakatan yang diteken pada 2009 lalu terkait dana kompensasi. 

"Kami tetap minta dana kompensasi, bukan tali asih," tegas Miftahul Khoiri, Karang Taruna Desa Rahayu. (wan/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News