Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani S, saat silaturahim dengan media di Gresik. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah agar bersikap tegas terhadap PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum memastikan kelanjutan pembangunan Smelter (pemurnian emas) di Indonesia.
"Komitmen Komisi VII kalau tidak ada kepastian membangun Smelter di Indonesia ya diputus saja kontrak eksport konsentratnya," kata Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulani S kepada wartawan, Kamis (29/12).
Baca Juga: Pascakebakaran, Presdir PTFI Inspeksi Lokasi Common Gas Cleaning Plant di Smelter Gresik
Ditegaskan Eni, Komisi VII sudah memberikan batas toleransi sesuai kontrak yang telah dibuat untuk mengakhiri kontrak eksport konsentrat tersebut. "Kalau per 12 Januari 2017 tidak ada keputusan bangun smelter ya harus diputus kontraknya. Kami yakin itu akan terwujud," jelas anggota DPR RI asal FPG dari dapil Jatim X (Gresik dan Lamongan) ini.
Menurut dia, pemerintah saat ini telah dibodohi oleh Freeport dalam pengelolaan konsentrat. Di mana, dari total konsentrat 3 juta ton per tahun yang dihasilkan dari tambang emas di Papua, hanya 1 juta ton yang diolah di Indonesia. "Sedangkan 2 juta ton dieksport dan diolah di Thailand. Jelas pemerintah yang rugi," ungkapnya.
Karena itu, Komisi VII akan berupaya maksimal mendesak kepada pemerintah dan PT. Freeport Indonesia agar membangun Smelter di Indonesia.
Baca Juga: PG Kerahkan Mobil Bronto Skylift Padamkan Kebakaran Smelter, Presdir Freeport Ucapkan Terima Kasih
Hingga saat ini, kata Eni, ada dua wilayah yang dipilih pemerintah untuk membangun Smelter. Yakni di Papua dan Kabupaten Gresik. Namun, dilihat dari sarana penunjang, Kabupaten Gresik yang sangat tepat dibangun Smelter.
"Saat ini di Gresik ada 2 lokasi yang digadang, yakni di kawasan PT. Petrokimia Gresik dan kawasan JIIPE (java integrated industrial poarts and estate). Hanya, hingga sekarang pihak PT. Freeport juga belum bisa memastikan," jelasnya.
Menurut Eni, Freeport belum memutuskan membangun Smelter dengan alasan kesulitan keuangan. "Ini yang membuat kami penasaran. Mustahil Freeport tak ada dana untuk bangun Smelter," ungkapnya.
Baca Juga: Tuntut Tenaga Kerja, Warga Mengare Komplek Gresik Demo Smelter PT Freeport Indonesia
"Kita akan mencari kebenarannya," imbuhnya.
Menurut ia, pembangunan smelter sangat dinantikan masyarakat Gresik. Sebab, smelter tersebut diaharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Gresik. Khususnya, dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sebab, keberadaan Smelter nanti membutuhkan sedikitnya 30.000 pekerja.
"Saya paling getol menyuarakan masalah smelter ini. Tapi di tahun terakhir progresnya kok tidak ada," jelasnya
Baca Juga: Freeport Dukung Transformasi Era Society 5.0 di 36 Sekolah
Sebelumnya, Direktur Public Affair PT Freeport Indonesia (FI), Clementino Lamury di hadapan rombongan Panja Freeport dan Komisi VII DPR RI mengakui hingga sekarang pihaknya belum menentukan lokasi lahan Smelter. Sebab, kondisi tersebut terkait dengan beberapa hal. Di antaranya, masalah biaya yang sangat besar.
Menurutnya, biaya pembelian lahan PT. Freeport Indonesia membutuhkan dana sebesar 150 juta USD. Sedangkan, untuk pembangunan pabriknya membutuhkan dana sebesar Rp 2,2 miliar USD.
"Kami masih mencari dana itu," katanya saat menemui kunjungan Komisi VII DPR RI di PT. Petrokimia Gresik baru-baru ini.
Baca Juga: Peringati HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Freeport Wujudkan Integrasi Tambang Hulu hingga Hilir
Dia menyatakan, pihaknya tengah mencari investor untuk mendanai pembangunan Smelter tersebut. "Kami tengah konsen untuk meneruskan kontrak Freeport di Papua," terangnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
