SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rekayasa banjir perlu dilakukan untuk menanggulangi banjir di Sampang. Hal itu harus dilakukan agar banjir di Sampang dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Baddrut Tamam.
Pria yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu mengatakan dengan kondisi Kota Sampang yang seperti cekungan pembuatan plengsengan dan normalisasi sungai tidak terlalu membantu banyak dalam mengurangi banjir. Yang ada adalah rekayasa banjir. Di mana yang dibutuhkan sekarang adalah pembuatan waduk di beberapa kecamatan.
Baca Juga: Masalah Banjir Jadi Sorotan Jelang Pilkada 2024 di Sampang
"Dengan begitu ketika adanya banjir kiriman dari atas maka akan ditampung di waduk-waduk tersebut. Selanjutnya air yang ditampung untuk kepentingan masyarakat di antaranya irigasi pertanian, mandi dan air minum. Jadi ketika musim kemarau di Sampang tidak terjadi lagi kekeringan," ujar anggota Dewan asal daerah pemilihan Madura itu, Kamis (9/2).
Di sisi lain, pihaknya berharap pemprov juga mengundang ahli rekayasa banjir untuk dimintai masukan terkait penanggulangan banjir di Sampang.
"Jadi penanganan banjir ini tidak cukup dengan normalisasi tapi juga solusi panjang. Dan juga kepada pejabat yang datang ke sana jangan politisasi korban banjir Sampang," kritik Tamam.
Baca Juga: Banjir Akibat Hujan Deras Selama Berjam-jam, Jalan Nasional di Sampang Lumpuh
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim, Hamy Wahjunianto mengatakan jika pihak BBWS membantu anggaran untuk normalisasi sungai, pembuatan plengsengan pembuatan rumah pompa dan pembelian dengan anggarannya sebesar Rp 205 miliar. Di mana dengan anggaran sebesar itu diharapkan Sampang tidak lagi banjir seperti ini.
"Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian PU dan mereka siap untuk mengucurkan anggaran," papar politisi asal PKS ini.
Terpisah, Gubernur Jatim, Soekarwo menegaskan jika plot anggaran untuk penyelesaian banjir di Sampang yang semula hanya Rp 55 miliar, akhirnya ditambah menjadi Rp 205 miliar. Penambahan anggaran itu setelah Balai Besar Wilayah Sungai Brantas melalui Kementerian PU memberikan bantuan dana sebesar Rp 150 miliar dari pos APBN.
Baca Juga: Tinjau Banjir di Sampang, Gubernur Khofifah Minta Semua Pihak Patuhi Peringatan BMKG
"Kami berharap dengan gelontoran dana dari APBN paling tidak bisa meminimalisir banjir yang ada di Sampang yang disebabkan luapan Kali Kemuning," tegas Pakde Karwo usai rapat paripurna di DPRD Jatim. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News