PDIP Ragu Tahun ini Pemkab Gresik Bisa Bukukan PAD Rp 944 M

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah kalangan ragu jika Pemkab Gresik bisa memenuhi target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dicanangkan untuk tahun 2017 ini, yakni sebesar Rp 944 miliar. Keraguan ini salah satunya diungkapkan Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj. Siti Muafiyah.

"Kalau merujuk di tahun 2016 dengan kondisi perekonomian yang masih stabil, banyak sektor PAD yang tidak bisa terpenuhi. Padahal, targetnya waktu itu lebih rendah dari tahun 2017. Apalagi melihat kondisi ekonomi di Gresik saat ini. Saya kira berat sekali bisa mendapatkan PAD sebesar Rp 944 miliar," kata Muafiyah kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (2/5/2017).

Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas

Sebab, Muafiyah mengungkapkan, saat ini banyak sektor PAD yang potensinya terus berkurang, seperti sektor tambang galian C dan sektor BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). Di sektor BPHTB, saat ini perekonomian nasional mengalami perlambatan di mana transaksi penjualan rumah terus menurun.

"Belum lagi dalam waktu dekat masyarakat dihadapkan dengan bulan Ramadan dan Hari Raya. Masyarakat lebih mementingkan keuangan mereka untuk kebutuhan puasa dan lebaran ketimbang membeli properti dan lainnya yang membutuhkan biaya besar. Juga masih ada sejumlah sektor PAD lain yang tidak akan bisa digali maksimal seperti parkir dan lainnya karena kondisi yang mempengaruhi," cetus politisi senior PDIP asal Kecamatan Kebomas ini.

Untuk itu, Muafiyah menyarankan agar Pemkab Gresik melakukan antisipasi terhadap kondisi tersebut apabila tidak ingin jebloknya APBD di tahun 2016 kembali terulang.

Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai

Sebab, tekornya APBD 2016 sangat dirasakan semua pihak, terutama OPD. Banyak program yang terpaksa dikepras akibat jebloknya APBD.

"Saya dengar hingga saat ini hutang pemerintah kepada para rekanan masih sangat besar yang belum terbayar setelah mereka merampungkan pekerjaan proyek di tahun 2016," ungkapnya.

"Di DPU sendiri waktu itu masih ada tunggakan hingga Rp 68 miliar setelah tutup buku APBD 2016. Gak tahu saat ini sudah berapa tunggakan yang belum terbayar," sambungnya.

Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024

Meski begitu, Muafiyah berharap agar Pemkab Gresik di bawah kepemimpinan Sambari mampu mewujudkan target PAD sehingga bisa mewujudkan janji-janji saat kampanye lalu. "Kalau APBDnya tidak kuat, masak bisa pemerintah mewujudkan program yang dijanjikan kepada masyarakat," pungkas mantan anggota DPRD Gresik ini.

Sementara Ketua PPP Gresik versi Djan Farid, Ali Muchid, menyarankan agar DPRD dan Pemkab Gresik lebih realistis dalam menentukan target PAD.

Menurut ia, pendapatan suatu daerah dipengaruhi banyak variabel. "Di antaranya dipengaruhi kondisi perekonomian baik nasional maupun regional, termasuk tingkat suku bunga dan lainnya. Jadi, DPRD maupun eksekutif harus banyak belajar, biar hasil PAD yang didapatkan tidak jauh dari yang ditetapkan atau ditargetkan," tandas mantan Ketua Komisi B DPRD Gresik ini. (hud)

Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News