Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan.
"Nanti kami evaluasi lah. Biar ini berjalan dulu. Waktunya kan mepet, kalau diotak-atik lagi pastinya membutuhkan waktu," kata Suli Dai’m.
Sementara itu, anggota Komisi E DPRD lainnya Mochammad Eksan dalam pertemuan tersebut lebih menyoroti hasil dari UNBK. Terlebih untuk posisi untuk hasil Kota Surabaya yang berada di peringkat 21. Meski posisinya meningkat, tapi sebagai ibu kota provinsi seharusnya ada di nomor satu.
"Melihat peringkatnya, berarti infrastruktur pendidikan tidak korelasi dengan posisi. Begitu juga dengan hasil kelulusan hanya 55 persen untuk SMK dan 85 persen bagi SMA. Berarti ada yang salah," kata Eksan.
Menanggapi hasil UNBK, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan, kebanyakan dari siswa jeblok nilainya di mata pelajaran matematika dan fisika. "Mungkin tingkat kesulitannya. Maka dari itu, kami akan melakukan upaya semuanya untuk dievaluasi di seluruh tingkatan kepala sekolah, kabupaten dan kepala cabang dinas. Artinya nanti perolehan nilainya harus meningkat," kata Saiful Rahman.
Mengenai masalah PPDB, mantan Kepala Badiklat Jatim ini memastikan bahwa sistem zonasi tersebut akan melindungi siswa asli daerah. Kendati jumlah 10 persen lebih besar dari sebelumnya. Namun dirinya meyakinkan jika penerimana zona sudah sesuai.
"Saya rasa tidak. Kenapa kesulitan. Dulu memang ada pembatasan 1 persen. tapi sekarangkan ada zona. Itu bakal menjadi pembatasan. Nanti Surabaya ada lima zona," pungkasnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
