SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Bocoran surat yang ditandatangani 21 kiai sepuh kepada DPW PKB Jatim terkait Pilgub Jatim 2018 ternyata memang benar ada. Surat tersebut sudah diterima Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar pada Minggu (21/5) malam.
"Secara resmi surat tersebut kami terima tadi malam (Minggu malam). Hanya ada sedikit perbedaan dengan bocoran yang ada di media. Cuman beda format saja, untuk isinya sama," kata Abdul Halim Iskandar kepada wartawan, Senin (22/5).
Baca Juga: Khofifah-Emil Vs Marzuki-Risma, Serius atau Gertak Politik?
Menyikapi surat tersebut, DPW PKB Jatim langsung menggelar pertemuan internal dengan mengundang seluruh pengurus harian DPC PKB se-Jatim plus pengurus DPW PKB Jatim serta badan otonom partai seperti Garda Bangsa dan Perempuan Bangsa di Hotel Singgasana Surabaya. Pertemuan tersebut hanya berlangsung sekira satu jam. Hasilnya, DPW PKB Jatim akan melaksanakan tabayyun kepada para kiai sepuh.
"Surat tersebut kan bisa ditafsir apa saja. Belum jelas untuk siapa (dukungan). Apa dan bagaimana polanya. Kita akan tabayyun dulu, karena ini bersentuhan dengan kiai yang sangat dihormati," tegas pria yang juga ketua DPRD Jatim ini.
Ditambahkan, selama ini hubungan antara PKB dan kiai sepuh NU berlangsung baik. Sebab itu, Halim menilai surat tersebut adalah suatu upaya komunikasi dengan niatan baik. Para kiai, nahdliyin dalam Pilgub Jatim berperan aktif dan berlaku santun. Sebab itu, dalam menyikapi surat para kiai, PKB menggunakan ahlak nahdliyin.
Baca Juga: PKB Siapkan Baddrut dan Thoriqul Haq Sebagai Bakal Calon Gubenur Jawa Timur 2024
"Secara normatif pertemuan ini tidak penting. Sebab saya, sebagai ketua DPW bisa saja meneruskan surat itu ke DPP agar ditindaklanjuti. Tapi cara yang demikian bukan ahlak kita. Makanya kita tabayyun ke para kiai itu agar paham dengan ruh surat tersebut dan tidak salah tafsir," papar Halim.
Kata dia, memang tidak seluruh kiai yang menandatangani surat akan dikunjungi. Sedikitnya hanya tujuh kiai yang paling dituakan saja. Setelah tabayyun, maka pihaknya akan mengambil langkah politis selanjutnya. Di PKB memang ada mekanisme meminta pertimbangan kiai ketika memilih calon dalam suatu Pilkada.
Namun demikian, Halim belum bersedia menjawab jika nanti hasil tabayyun, calon yang diinginkan para kiai sepuh adalah orang lain, bukan dirinya. "Kami tidak mengandai-andai. Tapi yang jelas, sejak awal hingga saat ini kami (Abdul Halim Iskandar) optimistis maju dalam Pilgub," tandas kakak dari Muhaimin Iskandar ini.
Baca Juga: Turut Berduka, Muzammil Syafi'i Ceritakan Pengalaman Berjuang Bersama Cak Anam di Ansor
Sementara itu Sekretaris DPW PKB Baddrut Tamam, mengaku surat tersebut sebenarnya adalah surat biasa untuk partainya. Bukanlah hal yang perlu disikapi dengan berlebihan.
"Apa lebihnya? saya rasa ini surat biasa saja. Kalau kiai NU berkirim surat seperti itu kan biasa," ungkap Badrut. Namun demikian agar tidak salah tafsir, sekaligus sebagai rasa hormat, maka pihaknya akan melakukan tabayyun.
Diberitakan sebelumnya, beredar bocoran surat keputusan hasil pertemuan 21 kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) untuk Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar. Surat tersebut berisi lima poin keputusan yang intinya agar dalam Pilgub Jatim 2018 suara nahdliyin tidak terpecah.
Baca Juga: Gubernur Khofifah: Program Pemutihan PKB Jatim Berakhir Besok
Hal ini pun menciptakan tanda tanya besar tentang tokoh yang mendapat restu, karena di surat tersebut tidak menyebut nama. Sementara para tokoh dari keder NU yang muncul juga banyak. Di antaranya Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Khofifah Indar Parawansa, Halim Iskandar, Hasan Aminudin, dan beberapa nama lainnya.
pengamat politik Andri Arianto menilai surat tersebut merupakan upaya tabayyun politik antara NU dengan PKB. Hasil pertemuan para kiai sepuh ini diharapkan mampu membuat hubungan NU dan PKB semakin harmonis dalam Pilgub Jatim.
"Bisa jadi surat itu ditujukan tabayyun politik antara NU dan PKB. Sehingga relasi poltik NU PKB semakin harmonis. Suyoto Bojonegoro misalnya. Kader Muhammadiyah yang aktif dan menjabat bupati, juga selalu melakukan tabayyun politik relasi dengan PAN dan Muhammadiyah," tutur dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel ini.
Baca Juga: Pemprov Jatim akan Gelar Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Selama 3 Bulan
Lebih lanjut dikatakan, mau tidak mau atau suka tidak suka calon gubernur yang beredar sekarang banyak dari kalangan Nahdliyin. "Artinya, kader NU masih menjadi favorit dan memiliki popularitas tinggi. Terlebih Kader NU asli Jatim," imbuh dia.
Meski demikian, menurut Andri, posisi itu memunculkan kontradiksi dilematis, apakah NU harus satu suara atau justru berbangga hati karena semua kadernya potensial. "Saya mengatakan bahwa semua kader NU kedepan yang mencalonkan diri pasti sowan ke para kiai. Namun keputusan untuk satu pilihan NU harus dipertimbangkan, apakah tidak memunculkan potensi konflik?" pungkas eksponen aktivis’98 ini. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News