SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur berjanji akan mengevaluasi kinerja Dindik Jatim terkait keterlambatan dalam pengadaan baju seragam sekolah secara gratis. Pasalnya, ide awal pengadaan tersebut untuk meringankan beban orangtua setelah ada beban bayar SPP.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochamad Eksan mengatakan ide awal pemberian seragam sekolah gratis dua stel pasca pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK se Jatim dari Kab/kota dengan harapan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas sekolah yang ada se Jatim tanpa terkecuali.
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Namun karena jumlah sekolah yang menjadi tanggungjawab Pemprov jauh lebih besar dibandingkan anggaran yang ada, maka diputuskan ditarik SPP. Namun untuk besarannya ditentukan oleh Pergub.
"Awal kita memberikan seragam gratis tentunya untuk meringankan orangtua siswa. Tapi kenyataannya pengadaannya baru dilakukan pada 15 Juli ini, di mana anak-anak sudah masuk sekolah," tegas politisi asal Partai Nasdem ini.
Artinya pengadaan tak terserap alias mubazir. Padahal dana yang dialokasikan besar Rp 61,7 miliar. "Ya nanti waktu pembahasan PAPBD 2017, kita tanyakan itu semua," lanjutnya.
Baca Juga: Jatim Juara Umum OPSI 2024, Adhy Karyono: Kado Membanggakan di Hari Pahlawan
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Agung Mulyono mengaku kaget dengan pemberitaan tersebut. Ini karena sejak awal dirinya ingin masyarakat tidak terbebani di tengah kondisi ekonomi seperti ini, dengan memberikan dua stel seragam sekolah secara gratis.
"Tentunya akan kita evaluasi dimana letak kesalahannya. Karena justru pengadan baru dilakukan setelah siswa mulai masuk sekolah,"ungkap politisi asal Partai Demokrat itu. (mdr)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News