Dewan Dorong Polda Ambil Alih Kasus KIS Surabaya yang Dibuang di Blitar

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Peristiwa penemuan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) terus mendapat sorotan. Terbaru, Polda Jatim didorong mengambil alih proses penyelidikan Polres Blitar.

Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius memandang, Polda Jatim sangat perlu menangani masalah ini. 144 JKN KIS itu merupakan milik warga Surabaya yang ditemukan tercecer di Blitar.

Baca Juga: Berapa Kali Pemilik BPJS Kesehatan dapat Berobat ke Faskes Tingkat Pertama?

"Sebagian kan punya warga Surabaya, ditemukan di Blitar, Polda perlu ambil alih," ujar dia, Rabu (26/7).

Awey, sapaannya, menilai aparat kepolisian perlu mengusut tuntas peristiwa ini. Harapannya, motif JKN KIS yang ditemukan di sungai Blitar terkuak secara terang benderang.

Politisi Partai Nasdem ini memandang, ada beberapa kemungkinan dari KIS itu. Sengaja dibuang atau memang tercecer pada saat distribusi dari pusat ke daerah.

Baca Juga: Ratusan KIS ditemukan Pemulung Terbuang di Sungai Desa Menyali Buleleng, Bali

Menurut dia, kalau sengaja dibuang ada beberapa motif yang perlu diwaspadai. Salah satunya adalah motif politik. Sebab, KIS itu merupakan program dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Pada saat ini, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa disebut-sebut akan maju dalam Pilgub Jatim 2018. Bisa jadi itu upaya untuk melemahkan atau justru akan membuat simpati ke Khofifah.

Awey memastikan, kalau memang penerima KIS itu sudah meninggal, maka KIS tidak bisa dibuang begitu saja. Kartu itu harus dikembalikan ke pemerintah pusat.

Baca Juga: Pakai KIS, Pasien Ngaku Ditolak Rawat Inap, Direktur RS PKU Muhammadiyah Bantah

"Itu pakai dana APBN, maka kalau tidak dipakai harus dikembalikan, tidak boleh dibuang," terangnya.

Awey mengatakan, data warga miskin perlu diupdate. Sebab, data di Surabaya merupakan data lama yang bisa jadi sudah ada banyak perubahan yang terjadi.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengaku distribusi KIS di Surabaya lebih tertib dan tidak ada masalah. Sebab, data KIS diolah lalu dibagikan ke warga.

Baca Juga: Begini Cerita Yusuf, Satpam Pemegang Kartu JKN-KIS di Kota Mojokerto

Legislator PDI Perjuangan ini mengatakan, proses distribusi melalui lurah dan RT/RW. "Di Surabaya yang terjadi seperti itu, lurah dipanggil kalau ada warganya, diberikan melalui lurah dan minta tolong ke RT/RW," terang dia.

Khusnul mengatakan, koordinasi dengan pejabat terendah itu juga memastikan adanya penerima double. Di Surabaya guru tidak tetap (GTT) dapat KIS, sementara guru TPQ mendapatkan kartu BPJS PBI.

"Kalau guru ini jadi GTT dan TPQ, ya harus milih," ujarnya. (lan/ns)

Baca Juga: Rasakan Manfaatnya, Keluarga Penderita TOF di Madiun Berharap JKN-KIS Terus Ada

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News