Gus Solah, Prof Kacung Marijan dan Prof Ahmad Mansyur Suryanegara, saat foto bersama Rektor Unusa Prof. Dr. Ir Achmad Jazidie, MEng (tiga dari kanan), Direktur HARIAN BANGSA HM Mas'ud Adnan (dua dari kanan), CEO Suara Muslim Radio Network Irwitono Suwito (tiga dari kiri) serta Dewan Redaksi Suara Muslim Fajar Arifianto (paling kiri). Foto: YUDI ARIANTO/BANGSAONLINE
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Masih dalam nuansa Hari Pahlawan, Radio Suara Muslim yang didukung oleh HARIAN BANGSA berikut BANGSAONLINE, menggelar 'Oase Bangsa', Rabu (15/1). Acara tersebut bertempat di Kampus B Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Jalan Raya Jemur Sari No. 57.
Diskusi bulanan yang mengusung tema 'Resolusi Jihad dan Spirit Kepahlawanan' itu menghadirkan tiga tokoh penting, yakni Dr (HC) Ir KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Prof Ahmad Mansyur Suryanegara serta Prof Kacung Marijan, PhD.
BACA JUGA:
- Jelang Hari Santri Nasional 2023, Unusa Jadi Tuan Rumah Kegiatan ini
- Baksos Kesehatan Mata Semarakkan 1 Abad NU, Gubernur Khofifah: Jadi Sinar Kehidupan Bagi Masyarakat
- Bupati Gus Yani dan Rektor Unusa Teken Kerja Sama Optimalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi
- LPBINU-LKNU Sidoarjo Kuatkan Ketangguhan Warga Desa Hadapi Covid-19
Mengingat sewaktu duduk di bangku SMP dan SMA, Gus Solah mengaku tidak pernah mendapatkan pelajaran sejarah terkait Resolusi Jihad itu. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena pada waktu itu umat Islam sendiri tidak mau menonjolkan perannya. Kedua, Sejarawan dari kalangan Islam itu sedikit.
Ditambahkan, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) pernah mengatakan, memang ada tokoh-tokoh dari luar Islam ingin memperkecil peranan umat Islam sehingga tidak muncul dalam buku sejarah.
"Tetapi, kebenaran sampai kapanpun akan tetap menjadi kebenaran. Setelah sekian puluh tahun muncullah Resolusi Jihad sebagai peristiwa yang diakui," tutur Pengasuh Ponpes Tebuireng itu.
Sementara itu, Guru Besar Sejarah Universitas Pajajaran Bandung Prof Ahmad Mansyur menjelaskan bahwa pasca perang kemerdekaan, para kiai dan santri kembali ke pesantren. Sehingga para pejabat bekas pegawai Belanda banyak menduduki posisi sebagai pejabat pemerintah.
"Segala yang dihasilkan santri dan ulama lalu disingkirkan. NU dan Muhammadiyah belum siap masuk dalam departemen tenaga kerja," urainya.
