Achmad Baidowi, Anggota Komisi II DPR RI dari PPP.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Menghadapi Pilkada serentak 2018 mendatang, wilayah Pamekasan bagian utara (pantura) memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Daerah pantura harus diberikan perhatian yang lebih besar, agar konflik yang terjadi di kabupaten lain seperti kasus pembacokan Ketua PPS di Sampang, dan pembacokan ketua PPK di Bangkalan tidak sampai terjadi," ungkap Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi saat mengunjungi Kantor KPU dan Panwaslu di Pamekasan, Senin (7/5).
Baca Juga: Korem 083/BDJ Siap Amankan Pilkada 2018
Baidowi menambahkan, penentuan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa menjadi pemicu konflik, lebih-lebih DPT untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Pasean, Batumarmar, Waru, dan Pegantenan, karena banyak warga asli Pamekasan yang berada di tanah rantau.
"Kita tahu secara aturan meski tak punya KTP-el warga yang berada di tanah rantau juga boleh memilih asalkan mendaftar jadi DPT," jelas politikus PPP ini,
Ia meminta agar kasus-kasus di daerah lain yang tidak terpuji tidak terjadi menjelang pilkada serentak di Kabupaten Pamekasan. Apalagi pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 nanti masih dalam momentum Idul Fitri.
Baca Juga: PKS Proyeksikan Tiga Kader Maju Pilkada di Jatim
"Memang sejauh ini masih kondusif, karena suasana menjelang pilkada masih aman. Saya harap Pamekasan tidak seperti dua kabupaten lainnya di Madura," pintanya.
Sementara itu, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah mengatakan bahwa warga Pamekasan yang tidak ber-KTP-el masih bisa memilih karena diatur oleh Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan PKPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data pemilih.
"Silakan mendaftar menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPT)," pungkas Hamzah. (err/ian)
Baca Juga: Pilkada Serentak 2018, Mojokerto Masuk Daerah Rawan Gangguan Kamtibmas
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
