Bupati Sambari saat menandatangani nota kesepahaman.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mencanangkan 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masuk zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Pencanangan itu ditandai dengan penandatanganan oleh para pimpinan dari 10 OPD di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Pemkab Gresik, Senin (4/6/2018).
Baca Juga: Harumkan Nama Gresik, Bu Min Serahkan Reward kepada Kafilah MTQ ke-30 Jatim Tahun 2023
Para Pimpinan OPD meliputi, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Pendapatan, Perngelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, RSUD Ibnu Sina, Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Kecamatan Gresik dan Sangkapura.
Selain Bupati, turut menjadi saksi pada penandatanganan tersebut Wakil Bupati Moh. Qosim dan Sekda Djoko Sulistio Hadi, anggota Forkopimda, serta Ketua Saber Pungli Wakapolres Gresik.
Bupati Sambari menyatakan, sejak dilantik menjadi Bupati pertama kali tahun 2010 ia sudah bertekad agar Gresik menjadi WBK dan WWBM.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
"Pada saat itu ada rekrutmen CPNS tahun 2010, kami sudah menerapkan perekrutan CPNS dengan seleksi murni. Bahkan saat berlangsungnya mutasi pejabat, kami melaksanakan sesuai aturan. Bahkan saya menantang, kalau menjumpai ada hal yang tidak jujur misalnya pakai pelicin, segera laporkan saya dan akan kami beri hadiah," ujarnya.
Dia juga menyatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya selalu menertibkan absensi ASN. Baik absensi rapat atau absensi kehadiran di kantor. Bahkan untuk yang akan datang, pihaknya akan mengadakan apel pagi tak hanya pada hari Senin dan Jum’at, tapi setiap saat, ASN di Gresik harus siap apel.
Sementara Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Didid Noordiatmoko menyatakan, tolok ukur pencanangan ini adalah terlayaninya masyarakat dengan lebih baik.
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
"Selanjutnya, kita membangun sistem birokrasi yang baik. Dengan sistem itu kita mereformasi birokrasi, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin membaik dan masyarakat semakin sejahtera. Nantinya saya akan bertanya kepada masyarakat, seberapa perubahan yang mereka dapatkan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
