Presiden RI terpilih Joko Widodo. Foto: tempo.co.id
JAKARTA(BangsaOnline) Keberadaan mafia di Indonesia tidak
bisa dipungkiri lagi. Tidak hanya disektor energi, sektor perikanan pun ada
permainan mafia yang merugikan Indonesia Rp 100 triliun per tahun. Mafia ini
mencuri ikan tanpa adanya tindakan hukum hingga saat ini.
Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI), Riza Damanik memberi
masukan kepada Jokowi agar mafia ikan ini bisa diberantas. Pasalnya, potensi
laut Indonesia harus 100 persen dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan
dimanfaatkan segelintir orang.
Cara pertama yang harus dilakukan Jokowi adalah merombak pejabat kementerian
yang berkaitan dengan kelautan. Misalnya kementerian perhubungan yang
mengeluarkan izin kapal untuk menangkap ikan.
"Kementerian terkait harus bebas dari mafia-mafia tadi. Termasuk
kementerian perhubungan dan KKP," ucap Riza ketika ditemui di Tebet,
Jakarta, kemarin.
Cara selanjutnya adalah saat merekrut pejabat di kementerian terkait, Jokowi
harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat harus diberi akses untuk
menilai kinerja pejabat yang akan dipakai Jokowi.
"Keterlibatan publik harus kuat dan mengungkap semua kebaikan maupun
keburukannya."
Kemudian cara terakhir yang bisa dilakukan Jokowi adalah mengefektifkan kerja
lembaga di bawah kepresidenan. Lembaga ini harus memantau kinerja kementerian.
Jika pejabat kementerian terlibat mafia maka harus langsung dipecat.
"Memberantas mafia sewajarnya harus dipimpin Jokowi langsung tidak
didistribusikan ke menteri. Boleh jadi menterinya bersih, struktural itu masih
teridentifikasi. Perlu dibersihkan. Perlu ada kekuatan di luar kabinet. Lembaga
kepresidenan memberantas mafia di kementerian," tutupnya.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
