GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan masyarakat Gresik yang mengatasnamakan diri Gerakan Penolak Lupa (Gepal) demo ke kantor DPRD Gresik untuk menandai masuknya tahun 2019, Rabu (2/1/2019). Dalam aksinya, para pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan membawa spanduk serta rapor merah yang menceritakan kondisi masyarakat kecil yang belum sejahtera.
Gepal menilai Pemkab Gresik gagal mensejahterakan masyarakat di beberapa aspek selama 2018 lalu. Di antaranya, bidang pendidikan, infrastruktur, ketenagakerjaan, penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lainnya.
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Menurut kordinator aksi Syafik Udin, selama tahun 2018, biaya pendidikan di Kota Pudak masih memegang rekor termahal nomor satu di Jatim. Selain itu, ia juga menyorot masih banyaknya penahanan ijazah siswa yang tidak mampu membayar SPP. Ia juga menuding bahwa jual beli kursi untuk sekolah favorit masih ada.
"Kemudian di bidang kesehatan masih adanya disparitas atas layanan kesehatan dan indikasi korupsi yang dilakukan Kadinkes," ungkapnya.
Hal serupa, tambah Udin, juga terjadi di bidang infrastruktur. Menurut dia, revitalisasi Alun-alun yang mengorbankan PKL Alun-alun membuat masyarakat kian jauh dari kesejahteraan. "Ke depannya DPRD dan Pemkab Gresik harus bisa mensejahterakan masyarakat," pungkasnya. (hud/rev)
Baca Juga: Hadiri Haul Bungah, Plt Bupati Gresik Ingatkan Agar Tak Ada Perebutan Kekuasaan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News