JAKARTA(BangsaOnline) Rapat
paripurna pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang Kepala Daerah tak
dihadiri seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dari Koalisi Merah Putih,
Partai Golkar adalah fraksi yang anggotanya paling banyak bolos. Adapun dari
kubu penyokong Joko Widodo, adalah Fraksi Hanura.
Merujuk absensi sekretariat DPR hingga pukul 13.00 WIB, jumlah legislator
Golkar yang hadir hanya 92 orang. Padahal total anggota fraksinya adalah 104.
Sedangkan Hanura hanya 8 dari 17 anggota fraksi.
Baca Juga: Siapkan Atribut, Anis Galang Dukungan Jadi Calon Ketua DPD Golkar Gresik
Ketidakhadiran legislator dua fraksi ini berpengaruh besar
pada paripurna yang membahas Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah
tersebut. Sebab paripurna dipastikan berujung pada mekanisme voting terbuka.
Kubu dari poros koalisi Prabowo-Hatta
menghendaki pilkada melalui DPRD. Sementara kubu Jokowi-JK menolak penghapusan
pilkada langsung.
Ketidakhadiran para wakil rakyat itu sekaligus menyeimbangkan kekuatan kubu
Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK bila digelar voting. Sebab jumlah legislator
yang berada di bawah kubu Prabowo-Hatta sebanyak 233 orang. Adapun dari kubu
Jokowi-Jk ditambah Partai Demokrat mencapai 237 orang. Selisihnya hanya 4
orang.
Legislator PDI Perjuangan, Arif Wibowo, berupaya menggaet kekuatan dengan
melobi anggota fraksi kubu Prabowo-Hatta. Bila berhasil, kata dia, kubu
Jokowi-JK bakal menang dalam voting. "Tapi mari kita lihat
nanti," ujarnya.
Nusron Wahid dari Fraksi Golkar menyatakan sebagian anggotanya tidak perlu
dilobi. Mereka sudah menetapkan diri untuk mendukung pilkada langsung.
"Ini persoalan hati nurani," katanya.
Namun Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan
lobi yang dilakukan PDI Perjuangan tidak akan mempan. Dia meyakini partai yang
berada di garis koalisi Prabowo-Hatta masih tetap solid. "Saya sering
dihubungi orang PDIP tapi saya katakan tidak bisa (mendukung pilkada
langsung)."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News