ForJatim: Pilkada Bukan Ajang Demokrasi Nepotisme

Alumni terbaik Fakultas Hukum pasca sarjana Unair tahun 2012 ini mengungkapkan, terlepas daripada itu semua, qarga Kota Surabaya meyakini bahwa menjadi pemimpin Kota Surabaya tidak bisa dilakukan dengan bermodal siapa lebih dekat dengan siapa, sehingga dia mendapatkan dukungan dari siapa.

"Surabaya itu kota dengan sederet kemajuan, prestasi, dan nilai strategis. Berikut dengan kompleksitas, problematika perkotaaannya. Karena itu harus dipimpin oleh orang mempunyai kompetensi yang berkualitas dan riwayat kepemimpinan yang sudah teruji. Bukan figur yang hanya mengandalkan nepotisme," ujar Hadi.

Alumni aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini meyakini warga Surabaya juga pasti berharap tokoh-tokoh senior politik baik kancah nasional atau daerah juga dapat memperkaya wawasan serta melakukan edukasi politik kepada masyarakat Surabaya. Hal itu dalam koridor memberikan kriteria pemimpin yang ideal bagi keberlanjutan roda pemerintahan di Surabaya. Salah satunya integritas moral yang sudah terbukti baik.

"Manifestasi prinsip demokrasi dalam Pilwali Kota Surabaya adalah kemampuan memfilterisasi (menyaring) dan mencetak pemimpin masa depan kota pahlawan yang berkualitas dan berintegritas. Bukan orang-orang yang hanya memanfaatkan momentum kesempatan politik alias aji mumpung dekat dengan pemangku kekuasaan," papar mantan staf pengajar Fakultas Hukum di Universitas Surabaya (Ubaya) tersebut.

Untuk diketahui, sejumlah nama calon kandidat wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya mulai bermunculan. Mereka di antaranya Fandi Utomo (PKB), Adies Kadir (Golkar), Whisnu Sakti Buana (PDIP/Wawali Surabaya), Bayu Airlangga (Demokrat/menantu Pakde Karwo), Moh Nur Arifin (KNPI Jatim/Wabup Trenggalek), Moh Abid Umar Faruq (GP Ansor), Ipong Muchlissoni (NasDem), Gus Hans (Golkar/Darul Ulum), Ari Kusuma (Koordinator Relawan Khofifah). (mdr/ian)