Pimpinan DPRD Kota Mojokerto Febriyana Meldyawati, Suyono, dan Junaedi Malik ketika memimpin jalannya rapat dengar pendapat (RDP) normalisasi sungai Sadar. Foto: YUDI EP/BANGSAONLINE
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - DPRD Kota Mojokerto tampil sebagai ujung tombak sinkronisasi sejumlah stakeholder dalam penanganan banjir Sungai Sadar melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) normalisasi sungai dan program lanjutan di tahun 2019 serta program persiapan pengendalian banjir, Senin (21/1).
Institusi legislatif ini sukses menyatukan program Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Bappeko Mojokerto, Bagian Pembangunan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat dalam menangani banjir.
Baca Juga: Berpihak Pada Kemajuan Daerah, Pj Wali Kota Mojokerto Apresiasi 3 Raperda Inisiatif Dewan
Sekadar diketahui, RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat yang sama pada 31 April 2018 silam.
"Kami berharap, proyek pemerintah pusat ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara mikro. Melalui RDP ini kita ingin meminta progres report mengenai perkembangan hasil pekerjaan di tahun 2018, dan di tahun 2019 programnya seperti apa," kata Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriyana Meldyawati saat membuka acara RDP.
Politikus Banteng ini juga mengatakan pihaknya juga melakukan penguatan untuk pokok pikiran program pengendalian banjir dan agar disampaikan program 2019 nanti seperti apa. Agar pelaksanaannya yang sesuai aspirasi masyarakat tidak sebatas formalitas belaka.
Baca Juga: Selain Bantu Evakuasi Warga, BPBD Jatim Kirim Bantuan Logistik ke Mojokerto dan Jombang
"Ini wajar karena Januari dan Februari adalah puncak dari curah hujan. Sehingga masyarakat Mojokerto bisa tahu mengenai perkembangan proyek ini," urainya.
Menurut Melda, perawatan dan perbaikan drainase yang berada di wilayah pemukiman dan ruas jalan utama penting sehingga bisa menekan timbulnya genangan.
Dalam kesempatan itu, pihak BBWS menguraikan secara terperinci mengenai proyek yang telah dikerjakan. Meski demikian, diutarakan sejumlah hambatan dalam normalisasi Sungai Sadar.
Baca Juga: Polisi dan Takmir Masjid Beri Perlindungan untuk Warga Terdampak Banjir di Kota Mojokerto
Sejumlah anggota Dewan seperti Gunawan mengatakan kondisi saluran di wilayah perkotaan perlu mendapat perhatian serius sehingga dapat menekan banjir. Anggota Dewan dari PPP ini optimis dengan adanya kesatuan pola pikir antar satker ini akan menyudahi persoalan banjir di kota kuali ini.
"Dengan adanya RDP ini kami berharap para pimpinan Satker akan mengetahui dan berjibaku untuk mengatasi banjir di kota ini," harapnya.
Di sisi lain, pihak DPUPR sebagaimana disampaikan oleh Mashudi Kadis DPUPR mengungkapkan jika pihaknya berusaha menekan banjir di wilayah perkotaan. "Semua pokir telah dituangkan melalui Musrenbang sehingga persoalan banjir terentaskan," ungkapnya.
Baca Juga: Kembali Tinjau Lokasi Banjir, Pj Wali Kota Mojokerto Dengarkan Keluhan dan Beri Bantuan
Proyek normalisasi sungai Sadar ini menyedot anggaran Rp 350 miliar. Di Kota ini, pekerjaan meliputi pengerukan sedimen, perbaikan tanggul, normalisasi avoer Meri, pembuatan sudetan dan pembangunan rumah pompa. (yep/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
