Kajari, Kapolres, Wabup, Kepala OPD, dan kades usai bimtek Siskeudes.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Gresik menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) tahun 2019 untuk para kepala desa (Kades) se-Kabupaten Gresik, di Ruang Mandala Bakti Praja, Kamis (28/2).
Bimtek ini untuk menghindari kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang berimplikasi dengan sanksi hukum. Sebanyak 330 kades se-Kabupaten Gresik yang hadir pada kegiatan ini.
Baca Juga: Anggaran BK dan Pokir DPRD Gresik Berkurang, Pemdes Slempit Gelar Musdes P-APBDes 2024
Sedangkan narasumber dalam bimtek kali ini adalah Kajari Gresik Pando Pramoekartika dan Kapolres AKBP Wahyu Sri Bintoro, Acara dibuka langsung Wakil Bupati Gresik Mohammad Qosim.
Pemkab Gresik juga menghadirkan perwakilan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi (BPKP) Jawa Timur, Rien Retnowati.
Menurut Wabup, Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Di tahun 2018 lalu, semua desa di Gresik sudah menggunakan aplikasi ini.
Baca Juga: Kebonagung, Desa Penghasil Jeruk Nipis dari Kota Pudak
"Siskeudes ini diciptakan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi dan transparansi keuangan desa. Saya bangga apabila semua desa di Kabupaten Gresik sudah menggunakan dan menguasai aplikasi Siskeudes ini. Sehingga aplikasi ini sudah optimal dilaksanakan pada pencatatan keuangan di seluruh desa di Gresik," paparnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolres mengimbau para kades tak perlu takut dievaluasi dalam melaksanakan pembangunan dengan dana desa (DD). "Kalau semua jujur, transparan, dan mengelola keuangan desa dengan profesional serta pertanggung jawabannya jelas, tentu saja tidak perlu ada ketakutan," katanya.
Sementara Kajari dalam paparannya memberikan beberapa tips untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan dana desa.
Baca Juga: Wujudkan Ketahanan Pangan, Kades Boboh Gresik Bagi Benih Padi ke Ratusan Petani
"Dalam perencanaan pembangunan ikutkan BPD dan tokoh masyarakat, pelaksanaan swakelola dibicarakan dengan masyarakat, spek bangunan harus sesuai, harga yang digunakan harus sesuai dengan harga setempat, penyerapan anggaran tidak dipaksakan, dan sesuaikan dengan target waktu," pesannya.
Ia juga menawarkan bantuan pendampingan kepada para kades untuk sharing di bidang hukum tanpa biaya, alias gratis.
Kepala DPMD, Edy Hadisiswoyo didampingi Kabag Humas Sutrisno menambahkan bahwa semua pengelolaan keuangan desa harus masuk Siskeudes. Tujuannya, untuk mempermudah dalam pencatatan keuangan desa.
Baca Juga: Lindungi Perangkat, Desa Sukowati Gresik Gelar Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan
"Kami menyelenggarakan Bimtek ini karena masih banyak desa yang belum mengoptimalkan aplikasi ini. Padahal sejak tahun 2018, semua desa sudah menggunakan aplikasi ini. Saya berharap, tahun 2019 ini penggunaan aplikasi Siskeudes ini bisa lebih optimal," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
