Bupati Blitar Drs H Rijanto saat melakukan penandatanganan MoU dengan 3 OPD sekaligus.
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kabupaten Blitar terus berbenah dari berbagi sisi. Salah satunya membangun zona integritas, birokrasi bersih melayani.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan MoU Zona Integritas antara Bupati Blitar dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan Kecamatan Wlingi.
Baca Juga: Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar Dihentikan, Berikut Penyebabnya
"Ini merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," ungkap Bupati Rijanto, Selasa (21/5/2019).
Dalam kesempatan tersebut Bupati Blitar, Drs. H.Rijanto, MM, menyampaikan apresiasi kepada ketiga OPD tersebut. Disampaikannya, sebagai agen perubahan, ASN harus dapat mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Yaitu dapat hadir di tengah masyarakat, dapat menghadirkan inovasi pemerintahan untuk masyarakat, dan juga dapat mensosialisasikan program dan konsisten memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Penandatangan MoU ini sangat penting dan benar-benar harus diaplikasikan," tegasnya.
Baca Juga: Wujudkan Swasembada Pangan, Polres Blitar Tanam Jagung di Lahan Kosong
Menurut dia, hal ini sesuai dengan pesan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Bahwa untuk membangun Zona Integritas memerlukan komitmen kuat pimpinan hingga seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Karena itu pemerintah sudah harus bertransfromasi dan mengadopsi mekanisme enterpreneurship yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta kinerja yang transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Blitar, Achmad Lazim, SE, MM menyampaikan, untuk percepatan perubahan, diperlukan Zona Integritas dengan berlandaskan pemerintahan yang bersih, birokrasi efektif dan efisien. Termasuk pelayanan publik yang berkualitas.
Baca Juga: Sekda Izul Marom Pimpin Apel Peringatan Bulan Bhakti Karang Taruna Kabupaten Blitar
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) harus bersama-sama dipertahankan, dengan memperbaiki catatan-catatan dari BPK. "Harapannya, semua bekerja keras, kompak untuk mempertahakan opini tersebut sekaligus mewujudkan Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing," kata Lazim.
Penandatanganan MoU Zona Integritas, Birokrasi Bersih Melayani ini disaksikan oleh Wakil Bupati Blitar, Marhaenis, juga Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar di lobi kantor Pemkab Blitar, di Kanigoro. (adv/humas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
