Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim ketika menggelar konferensi pers. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik kembali mengingatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggungjawab atas pelaksanaan proyek fisik. Sebab, sampai saat ini ada sejumlah proyek, baik pembangunan jalan, saluran irigasi, jembatan, maupun gedung, yang belum berjalan. Bahkan belum ada tanda proyek-proyek tersebut akan dilelang.
"Saya kembali mengingatkan, saat ini sudah masuk bulan Agustus. Saya meminta agar proyek-proyek fisik, terlebih yang melalui lelang, segera dikerjakan," kata Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Ahad (4/8).
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Menurut Nurhamim, para rekanan yang mendapatkan proyek saat ini masih punya waktu sekira 4,5 bulan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebab, surat perintah mencairkan (SPM) ke Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) maksimal bisa diajukan pada 15 Desember 2019.
"Apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan," paparnya.
Nurhamim mewanti-wanti agar banyaknya proyek molor di tahun 2018 tidak terulang. Setidaknya, ada sejumlah proyek yang nilainya mencapai Rp 75 miliar tak bisa terserap di tahun 2018, lantaran habisnya waktu. "Anggaran proyek akhirnya baru bisa diserap pada tahun berjalan 2019," ungkap Ketua Golkar Gresik ini.
Baca Juga: Pendukung Kotak Kosong di Gresik Soroti Rendahnya PAD 2024
Senada dengan Nurhamim, Ketua Komisi III Asroin Widiyana mengaku pihaknya terus memberikan arahan kepada OPD terkait agar melakukan lelang lebih awal agar pelaksanaan proyek bisa tepat waktu.
"Makanya, DPRD telah menyepakati perencanaan mendahului. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD) 2019 ini, kami telah menyetujui penganggaran perencanaan. Sehingga, pada APBD 2019 berjalan lelang proyek sudah bisa dimulai awal tahun antara Januari-Februari," terangnya.
Selain itu, Asroin mewanti-wanti kepada OPD terkait, baik Unit Layanan Pengadaan (ULP) maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), agar lebih selektif melihat dan menyeleksi rekam jejak rekanan yang ikut lelang.
Baca Juga: PDIP Larang Kadernya di Legislatif Ikut Kunker Jelang Pilkada, Noto: Sudah Lapor ke Sekwan Gresik
"Sebab dari hasil evaluasi DPRD Gresik, sejumlah proyek yang gagal dikerjakan tepat waktu disebabkan rekanan tak memiliki modal cukup. Makanya, harus benar-benar selektif jangan asal menangkan," pungkasnya. (hud/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
