NPHD Pilbup Paling Lambat Diteken 1 Oktober

NPHD Pilbup Paling Lambat Diteken 1 Oktober Ketua KPU Pacitan, Sulis Setyorini. foto: YUNIARDI SUTONDO/ BANGSAONLINE

PACITAN, BANGSAONLINE.com terus mengebut persiapan panandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai awal pelaksanaan tahapan pemilihan umum bupati dan wakil bupati tahun 2020.

Ketua Sulis Setyorini saat dikonfirmasi mengatakan nilai NPHD untuk Pilbup 2020 masih sama seperti kesepakatan awal dengan tim anggaran pemerintah daerah, yaitu sebesar Rp 29,5 miliar. "Saat ini masih intens kita komunikasikan sama Pemkab Pacitan, utamanya dengan Bagian Hukum. Sebab batas akhir penandatanganan NPHD pada 1 Oktober nanti," jelasnya melalui sambungan telepon, Senin (2/9).

Baca Juga: Selama Tahapan Hingga Pemilu Serentak 2024, Anggota KPU Wajib Tunda Perkuliahan atau Cuti

Sementara itu dihubungi terpisah, Kabag Hukum Setkab Pacitan Deni Cahyantoro menegaskan pihaknya belum bisa memastikan kapan penandatanganan NPHD akan dilaksanakan. Sebab pihaknya masih menunggu turunnya surat edaran (SE) dari Mendagri.

"Kita masih menunggu terbitnya SE Mendagri. Tanpa itu, nggak bisa merumuskan NPHD untuk pemilihan bupati dan wakil bupati," tandasnya. (yun/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO