Musa, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik, Musa kembali angkat bicara soal struktur belanja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
Kali ini, Musa mengkritisi pos anggaran untuk bantuan keuangan. Sebab, anggaran yang dialokasikan untuk urusan kerakyatan ini direncanakan mengalami pengurangan sangat fantastis. "Fraksi Nasdem menolak keras pengurangan pos bantuan keuangan pada RAPBD 2020," ujar Musa kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (6/11).
Baca Juga: Belanja THL Kabupaten Gresik Capai Rp180 Miliar, Anha: Output dan Outcome Harus Jelas
Musa kemudian mengungkapkan, total pos bantuan keuangan yang sebelumnya total sebesar Rp 538.575.180.910,00, pada RAPBD 2020 direncanakan berkurang, sehingga tinggal Rp 482.134.674.000,00.
Musa lantas merinci anggaran tersebut untuk tiga posa kegiatan bantuan. Pertama, bantuan Dana Desa (DD) dari sebelumnya Rp 308.532.182.200,00, pada RAPBD 2020 melorot tinggal Rp 287.891.804.000,00.
Kedua, bantuan Alokasi Dana Desa (ADD), dari sebelumnya Rp 128.217.000.000,00, pada RAPBD 2020 direncanakan merosot tinggal Rp 113.993.370.000,00.
Baca Juga: Banggar DPRD Gresik Pastikan Target PAD 2024 Senilai Rp1,597 Triliun Tak Tercapai
Dan, ketiga pos Bantuan Keuangan (BK), dari sebelumnya Rp 101.825.998.710,00, pada RAPBD 2020 direncanakan tinggal Rp 80.249.500.000,00. "Fraksi Nasdem akan berupaya maksimal agar pos-pos bantuan untuk kerakyatan dimaksud tak dipangkas," jelas Sekretaris DPD Nasdem Gresik ini.
Sebab, dengan pengurangan tersebut akan berimbas memperlambat perkembangan dan pertumbuhan pemerintahan desa (pemdes), dan masyarakat di perdesaan. "Kami juga meminta semua fraksi lakukan langkah serupa. Sebab, hal ini demi kepentingan masyarakat," pungkas politikus asal Pulau Bawean ini. (hud)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
