Ketua PKL Lama, Alifurahman (kiri) dan Pegiat Seni dan Budaya di bawah naungan BPIP Kota Probolinggo, Eko Hardianto.
KOTA PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - Keluhan pedagang kaki lima (PKL) yang mengaku tak dilibatkan dalam pelaksanaan event-event yang digelar oleh Pemkot Probolinggo tak kunjung menemukan solusi. Agar tak semakin meruncing, Pemkot diharapkan segera menengahi.
“Kami berharap Wali Kota Probolinggo menengahi masalah ini dengan mempertemukan mereka,” ujar salah seorang pegiat Seni dan Budaya di bawah naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Kota Probolinggo, Eko Hardianto kepada wartawan, Kamis (7/11).
Baca Juga: Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Gandeng PKL
Upaya pertemuan itu dilakukan karena banyak versi tentang PKL di Kota Probolinggo. Seperti Paguyuban PKL versi Alifurohman dan PKL versi Marsam
“Di Kota Probolinggo sekarang ini ada dualisme PKL. Makanya jika Pemkot menengahi dengan mempertemukan mereka, kita bisa tahu apa kemauan mereka terkait dengan event-event yang digelar oleh Pemkot. Terutama soal event “Probolinggo Tempo Doeloe,” tandas Eko Hardianto.
Pertemuan itu, menurut Eko, tak hanya mengundang para paguyuban PKL, namun juga CEO dan eksekutif terkait serta semua PKL lama maupun baru atau kedua versi itu.
Baca Juga: Pj Wali Kota Probolinggo Gelar Audiensi dengan OPD
"Sehingga, dengarkan bicara mereka masing-masing. Jangan dengarkan pihak-pihak yang tidak paham dengan persoalan itu. Apalagi, pihak-pihak yang hanya mementingkan urusan perut sendiri atau kelompoknya. Ini justru menjerumuskan wali kota terhadap persoalan yang lebih rumit daripada memberikan win-win solution atau jalan tengah guna menyelesaikan persoalan itu," tegas Eko Hardianto dengan nada meninggi.
Untuk itu, Eko menyarankan agar secepatnya wali kota mengundang seluruh elemen yang terlibat dalam persoalan itu. Apalagi, saat ini persoalan itu sudah menggelinding ke dewan.
"Kabarnya, dewan akan melakukan pemanggilan atau hearing atas persoalan itu. Saran saya, sebaiknya itu tidak perlu dilakukan. Tetapi, wali kota mengundang seluruh elemen. Dengarkan saja yang mereka sampaikan, saring, pertimbangkan, putuskan. Itu baru bijaksana," tukasnya.
Baca Juga: Hari Jadi Kota Probolinggo Viral di Media Sosial, Ada Apa?
Sementara, Ketua PKL Lama, Alifurahman saat dimintai komentarnya membenarkan terkait kisruhnya kepengurusan PKL yang berimbas terhadap banyaknya event-event yang juga dinilai tak melibatkan para PKL lokal.
"Ini ada tandingan yang baru. Kita sama Pemkot dan DKUPP sama-sama tidak dipakai saat adanya event Semipro dan Probolinggo Tempo Doeloe. Kalau dulu, kita itu selalu koordinasi dulu dengan peserta setelah pendaftaran, kita kumpulkan. Kita langsung disepakati terkait kebersamaan masalah harga. Namun, sekarang langsung bayar ke pihak EO. Masalah tarikan itu," tegas Alif.
Senada dengan Eko, Alif berharap persoalan itu segera diselesaikan secara bijak sehingga tidak berlarut-larut. "Dibandingan dulu, memang ada tarikan. Tapi, kita transparan," ungkanya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Probolinggo Serahkan Nota Keuangan ke Dewan
"Kalau dulu, sebelum menarik biaya, kita ketemu dengan peserta dan dimusyawarahkan atau dibicarakan dulu masalah biaya. Semua terlibat, termasuk DKUPP, Satpol PP, Dishub. Kita bicarakan bersama. Kalau saat ini tidak ada. Kalau pemerintah itu bijak, mari kita koordinasi dengan organisasi kita. Banyak teman-teman yang menanyakan kepada saya," ujar Alif.
Ditanya, terkait kepengurusannya, Alif menjelaskan jika dirinya menjadi ketua karena dipilih oleh para perwakilan PKL. "Saya mendapat suara 97 dari 110 suara yang diperebutkan. Ini tidak main-main. Karena, ini organisasi resmi," imbuhnya. Alif berharap kepada Wali Kota agar secepatnya menyelesaikan persoalan itu. (ndi/prb1/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
