Budiman Sudjatmiko, penggagas Undang-Undang Desa.
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Budiman Sudjatmiko menjadi salah satu pembicara di acara Trenggalek Innovation Festival yang digelar oleh Pemkab Trenggalek selama dua hari, dari 21 hingga 22 November 2019 di pelataran Pendopo Pemkab Trenggalek, Kamis (21/11).
Dalam kesempatan tersebut, Budiman banyak mengulas tentang Demokratisasi Dana dan Demokratisasi Data.
Dikatakan olehnya, bahwa semenjak reformasi bergulir, pemerintah pusat telah menggulirkan Demokratisasi Dana, kemudian dilanjutkan dalam 5 tahun terakhir ini berupa Dana Desa.
"Demokratisasi Dana telah dimulai sejak reformasi. Sudah 20 tahun lebih Demokratisasi Dana dilakukan dan untuk desa (Dana Desa) sudah 5 tahun terakhir," kata Budiman yang merupakan penggagas Undang-Undang Desa ini.
Ia kemudian menceritakan kisah pertemuannya dengan dua orang Kepala Desa di daerah Gunung Kidul Jawa Tengah, di mana keduanya memiliki cerita yang berbeda.
"Tapi saya ingat, dulu ada seorang kepala desa di daerah Gunung Kidul. Mas, tolong perjuangkan Undang-Undang Desa, 200 juta rupiah per tahun kami bisa bangun apa," kata Budiman menirukan ucapan sang kades kala itu.
"Akhirnya dengan segala macam cara, jatuh bangun, Alhamdulillah Undang-Undang Desa jadi," kata Budiman.
Mantan ketua Umum PRD (Partai Rakyat Demokratik) ini kemudian menceritakan kisah berikutnya saat bertemu dengan kades yang lain. Di mana setelah Undang-Undang Desa disahkan oleh pemerintah pusat, pada gilirannya desa digelontor anggaran yang melimpah.
Namun faktanya, Budiman melihat ada nuansa kegalauan dari kades tersebut ketika menerima anggaran dalam jumlah yang besar.
"Mas tolong bantu desa, kami bingung Rp 2 miliar per tahun kami mau buat apa saja," ungkap Budiman menirukan kades tersebut.
Dari cerita di atas, Budiman lantas menyimpulkan, meski pemerintah pusat telah menggelontorkan dana yang besar, ternyata hal itu belum cukup. Fakta di lapangan menunjukkan, masih banyak dijumpai kades kebingungan ketika mengalokasikan anggaran tersebut di desanya masing-masing.
"Artinya demokrasi dana gak cukup. Lalu saya godain dia, kamu dulu pusing karena jomblo gak punya pacar, tapi sekarang pusing karena kebanyakan pacar. Sama-sama pusing, tapi pusing yang kedua lebih nikmat, karena kebanyakan uang, dulu pusing gak punya uang," kelakarnya.
"Dari Demokratisasi Dana ke Demokratisasi Data. Jika tidak diikuti Demokrasi Data, maka uang yang menggelontor ke kabupaten, kota, ke desa, akan jadi lemak yang menyumbat kreativitas," tandasnya.
"Ingat ya, banyak uang pun tidak kreatif, karena dia menjadi lemak yang menyumbat saluran saluran arteri, yang menyumbat syaraf syaraf kita ke otak. Kebanyakan uang tanpa ilmu pengetahuan, kebanyakan uang tanpa informasi, sudah banyak contohnya, mohon maaf orang orang yang dulu luas tanahnya, dijuali tanahnya, kemudian daerahnya dibangun dan dia jadi penonton, iya kan? Banyak orang yang banyak uang, tapi hidup di pinggiran karena minim ilmu pengetahuan," tambahnya.
Ia lantas menegaskan basis pengetahuan adalah informasi dan basis informasi adalah data. Budiman lantas mengatakan Bupati Arifin merupakan satu satunya bupati yang diajak gabung dalam sebuah grup kumpulan para ahli.
Para ahli ini diajak oleh Budiman untuk bekerja di desa, karena di desa saat ini sudah memiliki dana yang melimpah. Mereka (pemdes) sudah mengalaminya demokrasi dana tapi mereka belum mengetahui demokrasi informasi pengetahuan, demokrasi informasi berbasis data.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan pengertian dari pemerintahan 4.0 di era pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Menurutnya, pemerintahan 4.0 adalah pemerintahan yang berbasis data atau pemerintahan, di mana data itu menjadi sumbernya.
"Tidak ada lagi asumsi, tidak ada lagi subyektivitas. Di era sekarang kalau kepala desa, kepala daerah, kepala negara memakai kira-kira, itu sama bahayanya dengan pilot," katanya.
"Pak Pilot, kira-kira ketinggian kita sudah setinggi apa terbangnya. Bayangkan kalau kita naik pesawat pilotnya pakai kira-kira," ungkapnya. (man/ian)
