Ketut Pratikno PS, Sekretaris DPUTR Gresik.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Puluhan rekanan pelaksana proyek di lingkup Pemkab Gresik menyerbu kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) setempat, sejak Selasa (24/12) kemarin.
Mereka beramai-ramai mengurus perlengkapan surat perintah mencairkan (SPM) kegiatan yang telah mereka rampungkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019.
"Ini anggaran proyek belum bisa dicairkan. Masih ribet di DPUTR, antre kayak orang sakit berobat dengan BPJS di rumah sakit," ujar salah satu rekanan kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (25/12).
Sekretaris DPUTR Gresik, Ketut Pratikno PS membenarkan banyak rekanan yang tengah mengurus persyaratan pencairan proyek. "Lumayan banyak," katanya.
Ketut memastikan, rekanan yang telah menuntaskan pekerjaan tepat waktu, juga bisa mengajukan SPM tepat waktu. "Sehingga, anggaran proyek bisa dicairkan cepat. Proses pencaiaran tetap berlaku hingga akhir tahun. Untuk itu, SPM maksimal 27 Desember sudah harus masuk," jelasnya.
Sekadar diketahui, pada tahun 2018 lalu ada sejumlah proyek yang tak bisa dibayar sesuai tahun anggaran. Sebab, kontraktor penggarap tak bisa menuntaskan pelaksanaan pekerjaan tak tepat waktu.
Proyek-proyek molor itu akhirnya baru bisa dibayar pada Perubahan (APBD) 2019. (hud/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
