Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno (jilbab putih) saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan yang digelar Pemprov Jatim.
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam tema ‘Mewujudkan Pemerintahan Yang Aman, Tertib, dan Akuntabel dalam mempercepat Kesejahtaraan Masyarakat Seiring dengan Perpres no. 80 tahun 2019’ bertempat di Grand City Convention Hall Surabaya, Kamis (09/01/20) lalu.
Rakor yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. tersebut dihadiri oleh Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Dr. Mohamad Dofir, S.H., M.H., dan institusi terkait.
Baca Juga: Peringati HUT Korpri, Pjs Bupati Kediri Dorong ASN Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
Kegiatan tersebut mengundang seluruh kepala daerah se-Jawa Timur, termasuk Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno serta jajaran Forkopimda lainnya seperti Ketua DPRD Kab. Kediri, Kapolres Kediri dan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Kediri.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap, dengan selesainya rakor ini maka pembahasan Provincial Project Management Office (PPMO) untuk menentukan proyek mana yang bisa segera diprioritaskan dan mulai direncanakan di tahun 2020 bisa difinalkan. Sehingga, bisa berseiring dengan Project Management Office (PMO) di pusat.
Baca Juga: Bagikan PTSL di Dua Desa, Pjs Bupati Kediri Imbau Warga Jaga Bidang Tanah Masing-Masing
Khofifah menjelaskan, setelah PPMO ini bisa terselesaikan, maka pihaknya akan segera melakukan roadshow ke beberapa kementerian teknis. Hal ini penting dilakukan, untuk mendapat kepastian bahwa rencana prioritas pada Perpres No.80/2019 ini sudah masuk ke dalam RPJMN, dan akan segera diseiringkan dengan RPJMD Provinsi dan di kabupaten/kota.
“Rencana Kerja Pemerintah (RKP) April rencananya akan difinalkan, karenanya sebelum April RKPD harus kita selaraskan. Dengan demikian, alokasi anggaran provinsi dan kab/kota akan berseiring dengan RPJMN dan RKP,” terangnya.
Khofifah menambahkan, dalam kegiatan roadshow dan sosialisasi detail tentang proyek strategis ini nanti pihaknya juga meminta pimpinan DPRD di lingkup Bakorwil turut hadir untuk meninjau secara detail pelaksanaan proyeknya. Terlebih lagi, Pemprov Jatim juga telah meninjau lebih detail baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun infrastruktur.
Baca Juga: Pemkab Kediri Raih Penghargaan Terbaik Keterbukaan Informasi Publik
Gubernur Khofifah secara khusus juga meminta kepada Ketua KPK RI Firli Bahuri untuk selalu memberikan arahan agar bisa menjalankan pemerintahan dengan transparan, bersih, dan akuntabel baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kami ingin menjalankan mandat rakyat yang tertuang dalam APBD untuk bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sehingga, kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat seiring dengan menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jatim,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kembali mengingatkan semua elemen masyarakat, baik kepala daerah maupun aparat pemerintah, untuk tidak lagi bermain-main dengan tindak pidana korupsi (Tipikor). Apalagi, selain sanksi pidana, juga terdapat sanksi sosial, sanksi ekonomi, serta sanksi politik.
Baca Juga: Hingga November 2024, Stok Daging Sapi di Kabupaten Kediri Surplus 2.736,7 Ton
“Saya minta sekali lagi kepada semua pihak untuk tidak mencoba untuk bermain-main dengan korupsi. Karena sanksinya tidak hanya pidana tapi juga sanksi sosial, ekonomi dan politik. Yang tentunya akan sangat berpengaruh tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk seluruh keluarganya,” tegas Firli.
Firli menambahkan, jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2020 ini, pihaknya akan melakukan pembekalan dan assessment kepada semua calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada di 270 wilayah di Indonesia. Termasuk di dalamnya 19 kabupaten/kota di Jatim. Sehingga, bisa dilakukan deteksi dini jika memang terdapat pihak-pihak yang terindikasi kasus korupsi.
“Saya tidak ingin ada yang bermain-main saat Pilkada. Karenanya saya minta pada pak Kapolda maupun Kajati, jika ada yang terindikasi perkara korupsi mohon segera ditindak sekarang,” tegasnya. (uji/adv/kominfo)
Baca Juga: Pjs Bupati Kediri Ikuti Senam Bareng Dinkes di Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
