Puluhan menyampaikan aspirasinya saat demo di kantor Dinkes Bangkalan.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan warga Bangkalan yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) melakukan aksi demo di depan Kantor Dinas Kesehatan Bangkalan, Kamis (6/2). Mereka mempertanyakan dinonaktifkannya 42 ribu Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
Mereka meminta Dinas Kesehatan Bangkalan untuk mengaktifkan kembali bantuan tersebut. Sebab menurut mereka, penonaktifan seharusnya baru berlaku di bulan Maret.
Baca Juga: Pembentukan Panitia PAW Kepala Desa Batah Bangkalan Diwarnai Kericuhan dan Ditolak Warga
Menanggapi hal itu, Plt. Dinas Kesehatan Sudiyo mengatakan demo yang digelar warga diakibatkan adanya miss komunikasi. Sudiyo menegaskan, warga yang kondisinya urgent bisa mengaktifkan kembali data PBID-nya.
Ia mengakui tidak bisa mengaktifkan 42 ribu data PBID yang ada, karena butuh dana sekitar Rp 20 miliar untuk meng-cover iurannya.
"Masih akan kami rumuskan strategi secara internal untuk menyelesaikan masalah ini yang kemudian akan diajukan ke pemerintah pusat," ujarnya.
Baca Juga: Warga Keluhkan Pelayanan Kesehatan di Bangkalan: Penangan Pasien Umum dan BPJS Berbeda
Dikatakan Sudiyo, bahwa dari data 42 ribu PBID tersebut, nantinya akan diverifikasi dan validasi ulang. Ia menjelaskan ada dua acuan yang digunakan Dinkes untuk mengeluarkan data PBID, yakni berdasarkan Kartu Sehat dan Biakes Maskin (Biaya Kesehatan Masyarakat Miskin).
"Sedangkan data Biakes Maskin itu berdasarkan data yang ada di 1 KK. Yang mana, di dalam satu keluarga kadang ada yang kerja di luar kota, atau ada pula yang sudah meninggal. Jadi datanya banyak yang tidak valid. Oleh karenanya, akan kami verval ulang semua," pungkasnya. (ida/uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
