SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Dinas Pendidikan Sumenep lagi-lagi diterpa isu yang tidak sedap. Kali ini isu Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tingkat PAUD di kepulauan yang diduga difiktifkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
Hery Samaon, seorang warga Sumenep, memaparkan dari hasil investigasinya di sejumlah PAUD yang ada di Kecamatan Kepulauan Sumenep. Hery mengungkap adanya kejanggalan dalam proses sosialisasi BOP di Kecamatan Kepulauan.
Baca Juga: Kabid GTK Disdik Sumenep Apresiasi Pengawas Berprestasi di Jambore GTK Hebat 2024
Dikatakan Hery, pihaknya telah mengantongi sejumlah data dan sejumlah penyataan dari pemilik lembaga.
“Kami telah mengantongi beberapa data. Ada beberapa lembaga yang sampai detik ini mengaku masih belum menerima (BOP, red), padahal sudah terdaftar dan buku rekeningnya sudah disetorkan ke oknum di dinas. Ada permainan apa lagi Dinas Pendidikan Sumenep? Kok tidak pernah sepi dari kasus,” ujar Hery, Senin (10/2/20).
Lanjut pria nyentrik ini, berdasarkan penelusurannya ditemukan pernyataan yang dikirim Diknas yang isinya menyatakan bahwa realisasi BOP sudah tidak ada permasalahan.
Baca Juga: Kemenag Sumenep Gelar AKGTK
"Ini kan gak etis mas. Masa lembaga dipaksa untuk memberi pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Ini sangat keterlaluan dan tidak bisa dibiarkan," kata Hery dengan nada tinggi.
Untuk itu, Hery meminta pada kepala Dinas Pendidikan Sumenep yang baru untuk segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum nakal di OPD tersebut, agar dunia pendidikan maju .
"Bagaimana dunia pendidikan kita bisa maju, jika oknum nakal ini terus berulah. Saya berharap pimpinan yang baru untuk lebih tegas lagi memberantas jaringan oknum yang tidak bertanggungjawab hingga ke akarnya," katanya.
Baca Juga: Pengawas Disdik Sumenep Torehkan Prestasi di Jambore GTK Hebat 2024
Sementara itu, Diknas Sumenep melalui Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Raihani, S.E. kepada awak media mengaku tidak tahu adanya dugaan praktik BOP PAUD fiktif yang melibatkan oknum di bidangnya tersebut.
"Sepanjang yang saya tahu, BOP itu langsung melalui rekening masing-masing lembaga, dan tidak mungkin itu tidak nyampek kepada lembaga yang bersangkutan, apalagi hal itu dicairkan oleh oknum. Nanti saya coba tanyakan ke Kasi saya. Sebab kejadian itu terjadi sebelum saya menjadi Kabid di sini," ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Moh Carto mengaku sudah mendengar informasi terkait BOP tersebut.
Baca Juga: Dispendik Sumenep Komitmen Wujudkan Sekolah Inklusif
"Ya, kami sudah mendapatkan informasi tentang itu. Saat ini kami sedang melakukan penelusuran terkait kebenarannya. Apabila terbukti, kita akan menindak tegas," janji Carto.
Menurut Carto, praktik tersebut bisa saja terjadi karena minimnya sosialisasi kepada lembaga PAUD. "Seharusnya pengurus lembaga tidak usah takut ancaman oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab program BOP itu didapat berdasarkan dari data Dapodik," katanya.
"Sejak kemarin, Disdik Sumenep mulai gencar melakukan sosialisasi ke sekolah untuk memaksimalkan pengawasan. Segera akan dibentuk tim khusus, tentunya dengan harapan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Sumenep," pungkasnya. (aln/dur)
Baca Juga: Tingkatkan Rapor Pendidikan Lewat Advokasi, Dukung Program Merdeka Belajar sebagai Agen Perubahan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News