Bupati Pasuruan Sampaikan LKPj 2019 via Video Conference, Silpa APBD Tembus Rp. 302 Miliar

Bupati Pasuruan Sampaikan LKPj 2019 via Video Conference, Silpa APBD Tembus Rp. 302 Miliar Pimpinan dewan saat mendengarkan paparan bupati menyampaikan LKPj APBD tahun 2019 melalui tampilan LCD.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Sidang Paripurna penyampaian LKPj Bupati Pasuruan Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan tahun ini berbeda dengan sidang tahun-tahun sebelumnya. Hajat tahunan yang biasanya dihadiri seluruh anggota dewan serta ratusan undangan dari beberapa elemen masyarakat, kali ini hanya dihadiri beberapa pimpinan DPRD.

Sebab, sidang kali ini digelar via video concerence, dampak merebaknya virus Corona (Covid-19).

Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih

Dalam pidato pengantar LPKj, ada tiga poin penting yang disampaikan Bupati Pasuruan H. M. Irsyad Yusuf, S.E., M.M.A., yakni kondisi makro daerah; kedua, ringkasan APBD; dan ketiga, penyelenggaraan urusan pemerintahaan.

Untuk Angka pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 tercapai 5,83%, ada kenaikan dibandingkan tahun 2018 yang tumbuh 5,79%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan dalam tiga tahun terakhir selalu berada di atas angka Jawa Timur 5,52 persen, dan Nasional 5,02 persen.

Untuk pertumbuhan ekonomi di 2019, terbesar dipengaruhi oleh lapangan usaha seperti Transportasi dan Pergudangan tumbuh 7,42%; (2) Informasi dan komunikasi tumbuh 7,10%; (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh 6,94%; (4) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh 6,65%; (5) Jasa Pendidikan tumbuh 6,54%; (6) Industri Pengolahan tumbuh 6,46%; (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda Motor tumbuh 6,02%; (8) Jasa Perusahaan tumbuh 5,91%; (9) Real Estate tumbuh 5,53%, serta delapan lapangan usaha lain tumbuh rata-rata 3,13%.

Baca Juga: Ning Mila Siap Perjuangkan Aspirasi Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat

Volume PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai 147,977 Triliun Rupiah. Secara berurutan kontribusi lapangan usaha mulai dari yang terbesar yaitu: (1) Industri Pengolahan 57,55% ; (2) Konstruksi 12,86%; (3) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9,82%; (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,63%; (5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,93%; serta 12 (dua belas) lapangan usaha lainnya berkontribusi sebesar 9,21%.

PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB per kapita tahun 2019 sebesar 90,92 Juta Rupiah, sedangkan tahun 2018 mencapai 84,18 Juta Rupiah atau mengalami kenaikan 8%. Kondisi tersebut mengindikasikan secara makro kesejahteraan masyarakat meningkat. Adapun IPM diukur berdasarkan tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

IPM di Pasuruan pada 2019 terkoreksi 68,29, di tahun 2018 sebesar 67,41 atau naik 1,30%. Peningkatan IPM sebesar 1,30% tersebut berdasarkan data BPS menempati urutan ke-8 se Jawa Timur. Oleh karena itu percepatan peningkatan IPM, khususnya pada komponen pendidikan, senantiasa akan terus diupayakan melalui strategi yang tepat.

Baca Juga: AKD DPRD Pasuruan 2024-2029 Resmi Terbentuk, Gerindra Tak Kebagian Kursi

Dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah, Pemkab Pasuruan mengoptimalkan dan mengembangkan sasaran pelaksanaan kelompok belajar atau Kejar Paket kepada penduduk usia 25 tahun ke atas. Hal ini tentu saja tidak mudah dan menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama dalam mewujudkannya.

Untuk Tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2019 mencapai 5,42%, menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 6,11%. Tingkat pengangguran terbuka merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas) terdiri dari penduduk yang bekerja.

Kemiskinan Kabupaten Pasuruan secara kuantitas mengalami penurunan yaitu mencapai 8,68% di tahun 2019, sementara tahun 2018 mencapai 9,45%. Angka kemiskinan tahun 2019 tersebut berada di bawah angka Jawa Timur yang mencapai 10,37%, dan Nasional sebesar 9,22%.

Baca Juga: Demi Perubahan di Kabupaten Pasuruan, Gus Saif All Out Dukung Mas Rusdi

Secara kualitas terdapat penurunan, namun tidak signifikan berdasarkan angka indeks kedalaman dan indeks keparahan. Namun, berdasarkan garis kemiskinan mengalami peningkatan, yaitu dari Rp.437.899,- per kapita per bulan menjadi Rp.462.738.

Untuk Realisasi pendapatan di tahun 2019 sebesar Rp.3.368.808.544.577,79 atau tercapai 95,60%. Komposisi realisasi pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah 19,46%, Dana Perimbangan 56,09% ,serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 24,45%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa sumber pendapatan masih bergantung Pusat.

Berikutnya, dari sisi Belanja Daerah tahun 2019 terealisasi Rp.3.244.331.996.857,72 atau terserap 87,71%.

Baca Juga: 50 Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Terpilih Resmi Dilantik, ini Kesan Pimpinan Periode 2019-2024

Dari sisi realisasi belanja daerah tersebut, meliputi belanja tidak langsung di 2019 terealisasi Rp.1.877.145.234.211. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp.1.877.145.234.211,00 atau terserap 93,36%. Sementara dari sisi Belanja Langsung terealisasi Rp.1.367.186.762.646,72 atau terserap 80,99%. ini menunjukkan proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Belanja Daerah tahun 2019 sebesar 57,86%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 42,14%.

Terakhir dari sisi pembiayaan daerah. Pembiayaan Netto tahun 2019 terealisasi Rp.177.974.199.061 sehingga menghasilkan SiLPA sebesar Rp.302.450.746.781,27

Sementara untuk penyelenggaraan urusan urusan wajib , pelayanan dasar, dan urusan pilihan meliputi anggaran belanja langsung urusan pendidikan di tahun 2019 dianggarkan Rp.273.576.100.083, terealisasi Rp.247.913.990.630 atau terserap 90,62 %. Bidang kesehatan dengan alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp.141.088.352.108, terealisasi Rp.127.438.786.123 atau terserap 90,33%. Pada RSUD Bangil dianggarkan Rp.189.509.043.486, terserap sebesar 82,15%.

Baca Juga: Sekda Kabupaten Pasuruan Diusulkan Sebagai Calon Pj. Bupati

Untuk bidang urusan Pemerintahan yakni meliputi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, di mana alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.74.816.921.381. hanya terealisasi Rp.58.504.904.954 terserap 78,19%.

Sedangkan anggaran belanja langsung Dinas PU Bina Marga Rp.264.563.755.964, faktanya terealisasi Rp.185.114.108.556, atau terserap 69,97%.

Alokasi anggaran di 2019 untuk di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berupa belanja langsung Rp.122.577.074.301, terealisasi Rp.69.410.248.396, atau hanya terserap sebesar 56,63%.

Baca Juga: Pj Bupati Andriyanto: Pasuruan Belum Saatnya Pemekaran, tapi Penataan Wilayah

Sementara alokasi anggaran belanja langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2019 sebesar Rp. 12.161.581.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 10.502.041.570 atau terserap sebesar 86,35%.

Urusan Dinas Sosial, dengan alokasi anggaran belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp.6.107.802.800, realisasinya Rp.5.821.290.488,00 atau terserap 95,31. Kemudian di Dinas Lingkungan Hidup yang dialokasikan Rp.37.977.973.700, terrealisasi sebesar Rp.34.059.717.106,00 atau terserap 89,68%.

Selanjutnya, Dishub yang dialokasikan Rp.25.879.473.000, realisasinya Rp.24.532.436.435 atau terserap 94,79 %. Dinas Koperasi dan UKM dilaksanakan dialokasikan Rp Rp.5.004.452.000 terrealisasi Rp.4.814.610.695 atau terserap 96.21%.

Baca Juga: Soal Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasuruan, DPRD dan LSM Jelaskan Skema dan Alasannya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, alokasi anggaran belanja langsung Rp.4.129.583.200, hanya terserap 87,59%. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk belanja langsung Rp.9.415.723.400 terealisasi Rp.8.445.838.282 atau terserap 89,70%.

Selanjutnya Dinas Perikanan, dengan anggaran Rp.11.043.708.600, realisasinya sebesar Rp.9.988.595.281,00 atau terserap 90,45%. Dinas Pertanian sebesar Rp.32.461.289.050,00 terealisasi Rp.29.549.801.960, atau terserap 91,03%.

Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Rp.10.789.869.125 realisasinya sebesar Rp.9.664.931.774 atau 94,84%. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp.37.700.983.877, realisasinya Rp.35.256.208.191 atau terserap 93,51%.

Dari semua anggaran untuk belanja langsung di semua OPD pada tahun 2019, rata-rata penyerapannya tidak sampai seratus persen, sehingga berdampak pada tingginya Silpa yang mencapai ratusan miliar rupiah. (bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO