Pemprov Jatim Mulai Cairkan Beragam Bansos ke Warga Terdampak Covid-19, dari BPNT Hingga BLT

Pemprov Jatim Mulai Cairkan Beragam Bansos ke Warga Terdampak Covid-19, dari BPNT Hingga BLT Gubernur Jatim Khofifah didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. foto: ist

KOTA SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dana bansos program social safety net yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengintervensi warga terdampak mulai dicairkan. Untuk itu, siang ini (Rabu, 6/5), Gubernur Khofifah mengadakan rakor secara virtual bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur untuk berkoordinasi terkait penyaluran bansos untuk warga terdampak .

Turut dalam rakor melalui video conference dari Grahadi yakni Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono, serta beberapa Kepala OPD di lingkungan .

Baca Juga: Tinjau Posko OMC, Pj Gubernur Adhy: Upaya Kurangi Dampak Cuaca Ekstrem di Daerah Rawan Banjir

Dalam rakor tersebut, pertama, Gubernur Khofifah meminta pada bupati/wali kota untuk segera menyelesaikan proses penyampaian data by name by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin sebagai dasar pemberian bantuan sosial tunai kepada masyarakat terdampak senilai Rp 600 ribu/KPM per bulan selama tiga bulan yang masa update-nya diperpanjang sampai hari ini (Rabu, 6/5) sampai pukul 24.00 WIB.

“Kami mohon sampai dengan pukul 24.00 WIB hari ini, data tersebut sudah masuk. Termasuk bagi kabupaten/kota yang belum memaksimalkan data sesuai kuota. Jika masih memungkinkan untuk dapat dimaksimalkan sehingga semua kuota dapat terpenuhi,” katanya.

Tak hanya berkoordinasi terkait bansos tunai dari Kemensos, dalam rakor virtual itu, Gubernur Khofifah juga menyosialiasikan terkait bansos social safety net yang diberikan oleh Pemprov Jawa Timur.

Baca Juga: Lagi, Jatim Dapat Penghargaan, Raih Predikat Sangat Baik Implementasi Sistem Merit Manajemen ASN

Pertama yaitu bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.

Yang saat ini sudah mulai bisa dinikmati para warga terdampak di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai () berbasis kelurahan.

Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Baca Juga: Luncurkan Puspaga Setara di Peringatan Hari Ibu, Pj Gubernur Jatim : Wujudkan Kesetaraan Gender

Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga ditambah top up sebesar Rp 100 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah salurkan melalui transfer dari Bank Himbara bantuan top up untuk KPM yang berbasis kelurahan. Mereka warga Jatim yang dapat bantuan sebesar Rp 200 ribu dalam bentuk sembako, ditambah oleh top up sebesar Rp 100 ribu. Total berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat,” kata Khofifah.

Tujuan penambahan top up ini karena untuk wilayah berbasis kelurahan, mereka tidak memiliki tambahan bantuan dari realokasi dana desa yang diberikan untuk warga terdampak. Sehingga merasa perlu untuk menambah pelapisan bantuan ini.

Baca Juga: Pemprov Jatim Borong 4 Penghargaan di APBD Award 2024

Total KPM di Jawa Timur yang akan mendapatkan tambahan top up ini ada sebanyak 333.022 KPM dengan nilai total bantuan dari mencapai Rp 99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan.

"Kalau kita rinci bagi daerah yang kini sedang menerapkan PSBB, untuk Kota Surabaya yang mendapatkan top up dari ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp 5,62 miliar," kata Khofifah.

Baca Juga: Tinjau Banjir Ponorogo, Pj Gubernur Adhy Fokuskan Evakuasi Warga dan Perbaikan Tanggul Jebol

Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo yang menerima top up ini ada sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp 2 miliar. Dan untuk Kabupaten Gresik yang akan menerima bantuan top up ada sebanyak 3.448 KPM atau setara Rp 1 miliar.

Selanjutnya, bansos social safety net yang diberikan adalah berupa bantuan keuangan khusus bagi warga terdampak yang diberikan melalui kabupaten/kota.

Bantuan tersebut disiapkan guna menyisir warga terdampak yang belum tersisir dan belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), , kartu sembako, bantuan tunai dari Kemensos, program Kartu Prakerja, maupun Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa.

Baca Juga: Di Fun Walk HUT Ke-86 RSUD Dr. Soetomo, Pj Gubernur Adhy Bangga Taraf Kesehatan dan IPM Jatim Naik

“Kami menyiapkan dana bantuan keuangan khusus senilai Rp 549,9 miliar untuk sebanyak 750.000 KPM yang belum mendapat intervensi dari pusat. Mereka akan dibantu berupa bantuan tunai Rp 200 ribu per bulan selama tiga tiga bulan ke depan,” papar Gubernur Khofifah.

Kembali, Gubernur Khofifah merinci untuk wilayah yang kini menerapkan PSBB, Kabupaten Sidoarjo, akan memberikan bantuan keuangan khusus untuk 65.000 KPM warga terdampak covid-19 dengan total Rp 39 miliar.

Sedangkan untuk Kabupaten Gresik, akan memberikan intervensi bantuan keuangan khusus untuk 35.000 KPM dengan nilai Rp 21 miliar.

Baca Juga: Pj Gubernur Adhy Karyono Serahkan DIPA dan TKD Jatim TA 2025, ini Rinciannya

Sedangkan untuk Kota Surabaya, memberikan intervensi bantuan keuangan khusus untuk 45.000 KPM dengan nilai Rp 27 miliar.

Terkait siapa saja penerima bantuan keuangan khusus ini, Gubernur Khofifah menyebutkan bahwa bupati dan wali kota diberi kewenangan untuk menentukan. Penerimanya bisa bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun dari non DTKS.

Maka, jika ditambah antara bantuan tambahan top up pelapisan dan juga bantuan keuangan khusus maka Kota Surabaya mendapatkan bansos yang akan ditransfer dari sebanyak Rp 32.627.900.000.

Baca Juga: Pj. Gubernur Adhy Optimis SHA Bank Jatim - Bank Banten Jadi Peluang Tingkatkan Pembangunan Daerah

Sedangkan untuk Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp 41.519.100.000, dan untuk Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan sosial dari sebanyak Rp 22.034.400.000.

“Ini yang akan kami transfer. Ini tidak hanya untuk area PSBB tapi untuk semua wilayah kabupaten/kota di Jatim,” pungkas Gubernur Khofifah.

Kemudian, bantuan sosial juga diberikan untuk pedagang warung sekitar pondok pesantren. Bansos ini diberikan sebagai bentuk stimulus ekonomi yang diberikan pada sektor informal terdampak dalam hal ini warung sekitar pondok pesantren.

Besarannya yakni Rp 500 ribu per orang/bulan selama tiga bulan dengan sasaran 600 ponpes dengan masing-masing 20 warung.

Program Social Safety Net Juga Disalurkan Lewat Program Reguler

Selain program bansos, social safety net dalam rangka penanganan juga disalurkan dalam bentuk program reguler (refocusing) yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), program Jatim Puspa, Bantuan Permodalan BUMDes, Anti Poverty Program serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.

Bantuan pekerja seni dan penjaga situs budaya diberikan kepada 750 orang seniman berupa uang tunai sebesar Rp 750 ribu per orang, bantuan sembako sebesar Rp 750 ribu per orang. Kemudian untuk 240 juru pemelihara situs budaya sebesar Rp 500 ribu per orang selama 12 bulan serta tunjangan kehormatan diberikan satu tahun sekali saat lebaran sebesar Rp 1.050.000,-

Untuk program PKH Plus yakni diperuntukkan bagi PKH Lansia dengan besaran bantuan Rp 2,5 juta per tahun dengan sasaran 7.997 KPM.

Berikutnya bantuan permodalan BUMDes yakni melalui stimulus tambahan modal BUMDes dalam upaya memulihkan kembali wisata desa. Sasarannya 100 BUMDes dengan kriteria mendukung program Dewi Cemara (Desa Wisata Masyarakatnya Cerdas, Mandiri dan Sejahtera).

Sedangkan Anti Poverty Program (APP) merupakan program pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang beranggotakan rumah tangga rentan miskin berupa sarana prasarana produksi yang bersifat hibah, dengan sasaran 21 pokmas di 17 kabupaten.

Program APP ini dilakukan oleh enam OPD terkait seperti Dinas Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Khofifah berharap program-program tersebut mampu menjadi bantalan sosial sebagai solusi melanjutkan hidup bagi warga yang terdampak ini.

“Kami mohon kerja sama dan sinergi dari Bupati/Wali Kota agar bantuan ini benar-benar sampai tepat waktu dan tepat sasaran kepada masyarakat dengan cepat,” pungkasnya. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO