TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Mugianto, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Trenggalek mengungkapkan bahwa pelaksanaan penanganan Covid-19 di check point Durenan tidak berjalan secara efektif.
Berdasarkan laporan yang ia terima di lapangan, terdapat petugas di check point yang kerjanya hanya datang, mengisi daftar hadir, sekaligus tanda tangan, kemudian pulang sebelum waktunya.
Baca Juga: Gelar Rakor, Komisi II DPRD Trenggalek Minta OPD Penghasil PAD Bekerja Optimal
"Jadi, ketika kami Komisi IV datang ke check point tersebut, kami mendapat masukan. Ada sebagian petugas di sana yang kerjanya hanya datang, lalu mengisi tanda hadir dan tanda tangan, kemudian pulang sebelum waktunya. Ini kan membuat petugas yang benar-benar bekerja menjadi iri," ungkap Mugianto dalam rapat kerja antara DPRD Trenggalek dengan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Trenggalek di Gedung DPRD Trenggalek, Rabu (13/5).
Ia memaparkan beberapa petugas yang dilibatkan dalam check point tersebut. Di antaranya BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 2 orang, Dinas Kesehatan 12 orang, Satpol PP Kecamatan 6 orang, Dinas Perhubungan 4 orang, Dinas Catatan Sipil 2 orang, Dinas Pertanian 4 orang, TNI 2 orang, Polri 4 orang, Korwil 1 orang, Dinas Kearsipan 3 orang, Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) 2 orang, dan Register Desa 2 orang.
Total petugas check point di seluruh Kabupaten Trenggalek ada 150 orang. Tiap petugas dijatah honor Rp 100 ribu dari APBD Trenggalek, untuk satu shift-nya.
Baca Juga: Ketua Komisi I DPRD Trenggalek Dorong Koordinasi Antar-OPD Terkait
"Jadi, mereka itu selain terima gaji bulanan dari negara, mereka juga dapat tambahan honor per orang 100 ribu rupiah untuk satu shift ketika mereka ditugaskan di check point itu. Tapi sekali lagi, kenapa ada petugas yang kerjanya cuma datang isi daftar hadir lalu pulang sebelum waktunya. Ini yang kami sayangkan," sesalnya. (man/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News