BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Bangkalan menyorot rendahnya serapan anggaran untuk penanganan Covid-19. Info yang dihimpun dari BPKAD Bangkalan, dari total anggaran Rp 137 miliar hasil realokasi APBD yang disiapkan untuk penanganan Covid-19, hingga kini baru terserap Rp 9,9 miliar atau 11,3 persen.
Rinciannya, serapan di bidang kesehatan Rp 8,6 miliar, program Sosial Safety Net (Jaring Pengaman Sosial) Rp 1.092 miliar, dan untuk pemulihan ekonomi Rp 204 juta.
Baca Juga: Pemkab Bangkalan Komitmen Berantas Judol
"Kenapa penyerapan yang rendah itu bisa terjadi? Sisi lain peningkatan kasus positif Covid-19 sangat tinggi. Perlu dievaluasi kembali, kenapa tidak dapat digunakan maksimal sementara realisasinya rendah," cetus Wakil Ketua DPRD Bangkalan Hotib Marzuki.
Rendahnya serapan anggaran penanganan Covid-19 juga disayangkan Abdurrahman Thohir, mantan anggota Komisi D DPRD Bangkalan periode 2014-2019. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran bisa berimplikasi kepada lonjakan kasus Covid-19.
"Bahkan, informasi yang saya dapatkan masih ada honor tim relawan, baik medis atau relawan nonmedis yang belum terbayarkan," jelasnya kepada bangsaonline.com melalui sambungan telepon, Sabtu (27/6).
Baca Juga: Ketua DPRD Bangkalan Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusivitas Jelang Pilkada 2024
Dikonfirmasi terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Taufan Zairinsyah membantah rendahnya serapan dana berakibat pada melonjaknya kasus Covid-19.
"Bukan seperti itu. Bukan berarti dana yang besar harus kita gunakan yang besar, tapi ujung-ujungnya tidak efesien. Kita lebih kepada menghindari kesalahan administrasi dan lain sebagainya. Kita sudah menggunakan manajemen audit dengan betul dan terukur," ujarnya kepada bangsaonline.com usai mengikuti kegiatan silaturrahim Menpolhukam Mahfud MD dengan kiai dan ulama se-Madura di pendopo, kemarin (28/6). (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News