Minggu, 17 Januari 2021 09:09

​Ketua AKD Gresik: Oknum BPD Roomo Sudah Keluar dari Fungsi dan Wewenangnya

Selasa, 07 Juli 2020 15:46 WIB
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
​Ketua AKD Gresik: Oknum BPD Roomo Sudah Keluar dari Fungsi dan Wewenangnya
Ketua AKD, Nurul Yatim (tengah) saat bersama para kades dalam sebuah kesempatan. foto: SYUHUD/ BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik, Nurul Yatim ikut angkat bicara terkait adanya demo dari ratusan warga Desa Roomo, Kecamatan Manyar yang meminta Bupati Sambari Halim Radianto untuk membubarkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Roomo.

Nurul Yatim mengungkapkan, demo tersebut dipicu oleh BPD Roomo yang tak menjalankan tugas dan fungsinya, seperti tak menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Akibatnya, program pembangunan dan kegiatan di Desa Roomo mandek.

"AKD sangat menyayangkan BPD Roomo sampai detik ini tidak menyetujui APBDes Roomo Tahun 2020," ujar Nurul Yatim kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (7/7/2020).

Menurut Nurul Yatim, tindakan BPD Roomo tersebut berdampak besar terhadap terganggunya semua aktivitas pelayanan masyarakat. "Tragisnya, pemerintah desa (pemdes) membayar listrik balai desa atau jalan desa sampai tidak bisa," ungkapnya.

Menurut Nurul Yatim, sejumlah oknum di BPD Roomo kebablasan memahami fungsi BPD, sehingga kebijakannya berakibat melumpuhkan tugas-tugas di Pemerintahan Desa Roomo.

Nurul Yatim kemudian menyebutkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016. Di mana, fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

"Jadi, tak ada regulasi fungsi BPD menolak pembahasan dan pengesahan APBDes," terang Kades Baron, Kecamatan Dukun ini.

Nurul Yatim menilai bahwa oknum BPD Roomo sudah keluar dari fungsi dan wewenangnya, yakni menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dia juga menyatakan bahwa oknum Badan Permusyawaratan Desa Roomo telah merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.

"Jika Anggota BPD merasa ada yang tidak beres dengan kepala desa, bisa meminta keterangan atas pelaksanaan dan penggunaan APBDes Roomo," paparnya.

Nurul Yatim menambahkan, kalau Pemdes dan BPD Roomo tak harmonis, maka yang menjadi korban masyarakat. "Jadi, tindakan ini yang dirugikan kepentingan masyarakat," pungkasnya. (hud/zar)

Disnak Jatim Pastikan Telur yang Beredar Aman dan Sehat untuk Dikonsumsi
Rabu, 20 November 2019 13:57 WIB
Kepala Disnak Jatim, Wemmi Niamawati melakukan kampanye telur ayam Jawa Timur sehat, bebas zat beracun bersama staf di halaman Kantor Disnak Jatim.Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melaksanakan kampanye "Telur Ayam Jawa Timur Sehat Bebas Za...
Kamis, 07 Januari 2021 16:58 WIB
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Pamekasan dalam masa pandemi ini tetap bertekad memberikan wahana hiburan rekreasi sekaligus olahraga, terutama bagi anak-anak dan usia dini.Melalui kapasitas dan potensi...
Senin, 11 Januari 2021 16:42 WIB
Oleh: M Mas’ud Adnan --- Kerusuhan politik yang dilakukan pendukung fanatik Presiden Donald Trump menelan banyak korban jiwa. Setidaknya, empat pendukung Trump dan dua polisi dikabarkan meninggal dunia terkait aksi demo anarkis di Gedung Cap...
Sabtu, 16 Januari 2021 19:54 WIB
Oleh: Dr. KH. A Musta'in Syafi'ie M.Ag*50. Wa-idz qulnaa lilmalaa-ikati usjuduu li-aadama fasajaduu illaa ibliisa kaana mina aljinni fafasaqa ‘an amri rabbihi afatattakhidzuunahu wadzurriyyatahu awliyaa-a min duunii wahum lakum ‘aduwwun bi/sa lil...
Sabtu, 26 Desember 2020 12:03 WIB
Rubrik ini menjawab pertanyaan soal Islam tentang kehidupan sehari-hari. Diasuh Prof. Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) dan pengasuh Pesantren Mahasiswa An-Nur Wono...