Suasana rapat di Gedung DPRD Jombang.
“Hasil audit BPK RI di antaranya menetapkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya, yang harus digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan dokumen perubahan RKPD dan kebijakan umum perubahan APBD tahun ini,” pungkas Mas'ud.
Sementara, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengatakan, perda tersebut dicabut karena tidak bisa berjalan tahun ini karena ada refocusing anggaran untuk percepatan penanganan virus Covid-19. Tidak hanya itu, pemkab juga melakukan penyesuaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang lebih diarahkan pada penanganan virus Covid-19.
“Tidak hanya mal pelayanan publik, beberapa rencana juga kita batalkan, kita fokus tangani Covid-19, dan tidak ada masalah,” tambahnya.
Sedangkan raperda tentang pembentukan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil Bupati Jombang tahun 2024 sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri. Pasalnya, untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Jombang dibebankan pada APBD. Karena tidak mungkin dibebankan dalam satu tahun sekaligus, anggaran untuk itu dilakukan mulai tahun depan.
“Karena tidak mungkin kita bebankan dalam satu tahun, makanya kita buat dana cadangan di tahun-tahun sebelumnya,” imbuh Mundjidah.
Sementara terkait raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020, bupati menegaskan jika pendapatan daerah pada raperda P-APBD 2020 sebesar Rp 2.484.903.003.035,05 atau berkurang Rp 193.760.344.423,26 dari yang semula Rp 2.678.663.347.458,31. Jika dipersentase, APBD kabupaten Jombang menurun 7,23 persen.
“Penurunan pendapatan tersebut dikarenakan karena penurunan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain,” pungkas Bupati.
Sebelumnya, penyampaian raperda ini diawali dengan penandatanganan perubahan P-APBD 2020 oleh Ketua serta Wakil Ketua DPRD dan Bupati Jombang. Kemudian dilanjutkan pembacaan nota penjelasan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jombang Tahun anggaran 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
