Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi. (foto: ist).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya untuk menghilangkan kesan dan anggapan bahwa ada perbedaan antara sekolah negeri dan swasta. Stigma semacam itu ke depannya akan terus dihilangkan di tengah-tengah masyarakat. Pemkot pun telah menyiapkan berbagai strateginya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan, semuanya harus sepakat bahwa pendidikan 9 tahun itu wajib. Maka, ke depannya pemkot berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan antara sekolah negeri dan swasta. Sebab, kalau hanya mengandalkan negeri saja tidak cukup.
“Nah, ketika masuk swasta, maka infrastrukturnya juga harus sama, termasuk laboratorium dan sebagainya harus sama, sehingga kita akan support betul ke depannya, dengan catatan sekolah swasta itu harus menaikkan grade-nya,” kata Eri, Senin (24/8/2020).
Pertanyaannya kemudian, bagaimana cara sekolah swasta menaikkan grade-nya? Eri menjelaskan harus disepakati bahwa rombongan belajar (rombel) setiap sekolah negeri dan swasta sebanyak 32 siswa, dengan maksimal masing-masing kelas yakni 11 kelas. Artinya, kelas 1 ada 11 kelas, kelas 2 ada 11 kelas, dan kelas 3 ada 11 kelas juga.
Oleh karena itu, bagi sekolah yang rombelnya di atas 32 siswa, maka pemkot pun terus mencarikan solusinya. Salah satunya dengan menambah kelas lagi. Penambahan kelas itu bukan untuk menerima siswa baru, melainkan untuk menampung siswa yang lebih dari rombel tersebut. Misalnya sudah ada sekolah yang menerima rombel 40 siswa, maka 8 siswa di rombel tersebut harus pindah ke kelas yang baru dibangun.
“Kemarinnya kita sudah hitung-hitungan dengan MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) dan pihak guru, jika siswanya sampai 40 orang, guru merasa agak kesulitan untuk menguasai muridnya, sehingga rombel 32 itu sudah cukup,” kata dia.
