Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Gubernur DKI jakarta Joko Widodo serta Effendi Simbolon dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (1/6/2013). foto: Indra Akuntono/kompas.com
BangsaOnline - Politisi PDI-Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Effendi, pemerintahan Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang berjalan hampir 100 hari ini banyak meninggalkan celah untuk impeachment atau pemakzulan.
"Siapa pun yang punya peluang menjatuhkan Jokowi, saatnya sekarang karena begitu banyak celahnya dan mudah-mudahan dua duanya yang jatuh," kata Effendi dalam diskusi evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi-Kalla di Jakarta, Senin (26/1/2015).
Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi
Effendi menilai roda pemerintahan dijalankan Jokowi tanpa sistem yang jelas. Kebijakan yang diambil pun, menurut Effendi, hanya bentuk reaksi atas peristiwa yang terjadi. Effendi juga menilai Jokowi salah memilih para pembantunya.
"Antara nahkoda dengan navigator, kru enggak saling kenal. Bayangkan, ada yang umurnya segitu harusnya sudah istirahat, ada yang anak muda, ini kenyataan yang harus diterima. Prerogatif Presiden memilih pembantunya, saya sendiri awal Jokowi dilantik, saya protes," kata dia.
Ia mencontohkan sikap Jokowi dalam menengahi ketegangan antara KPK dan Kepolisian setelah kepolisian menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka. Menurut Effendi, pidato-pidato Jokowi terkait polemik ini tidak tegas.
Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK
"Muncul Presiden bicara dua tiga menit tapi tidak tahu ngomong apa, 'ya kamu baik-baik ya, jangan gesekan, wes bareng kerja' loh kok gitu? Sementara di bawah ini tinggal tawur aja kita," ucap Effendi.
Anggota DPR ini mengibaratkan pemerintahan Jokowi sekarang seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi. Menurut Effendi, masih ada potensi turbulensi kedua yang sebentar lagi akan dialami pemerintahan Jokowi-Kalla. Ia menyebut pembahasan rancangan APBN-P 2015 yang berlangsung di DPR. Pemerintahan Jokowi-Kalla lanjut dia, akan kembali mengalami turbulensi jika DPR menolak RAPBN-P yang diajukan pemerintah.
"Kalau itu disahkan, maka APBN yang digunakan itu yang 2015. Kalau itu yang digunakan, game over pemerintahan. Preventifnya enggak ada karena program Jokowi sudah adhead semua, anggarannya kan tidak otomatis," ujar dia.
Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
