PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Dunia pertanian yang menjadi tumpuan ketahanan kangan di Kabupaten Pasuruan terus diuji. Setelah mewabahnya serangan tungro yang disebabkan oleh virus wereng hijau, sekarang petani kembali diuji dengan serangan wereng coklat. Musim kemarau yang biasanya diharapkan hasil panen padi melimpah, tapi lagi-lagi petani harus bersabar.
Selain serangan hama, petani sayuran juga mengeluh dengan harga sayuran yang relatif murah. Tak sedikit tanaman sayuran yang siap panen, tapi dibiarkan di lahan lantaran harganya anjlok. Bahkan ada juga yang dibuat makanan ternak (sapi).
Baca Juga: Anggota Dewan ini Sebut Hortikultura Kabupaten Pasuruan Tak Kalah dengan Daerah Lain
Petani melakukan hal itu karena hasil panen yang didapat tidak seimbang dengan biaya tenaga pemanenan. Seperti harga kubis di tingkat petani yang anjlok hingga Rp 300-500 rupiah per kilogram.
Terkait hal ini, Agus Suyanto, Anggota Komisi II DPRD Pasuruan mendorong Dinas Pertanian untuk memberikan rekomendasi kepada petani yang membutuhkan program permodalan ke lembaga keuangan (Program KUR). Selain itu, ia juga meminta Dinas Pertanian memaksimalkan sosialisasi dan fasilitasi program Asuransi Tani.
"Tujuannya memberikan perlindungan kepada usaha yang dilakukan para petani. Sehingga ketika petani mengalami gagal panen, petani masih memiliki modal untuk melakukan usahanya kembali. Kedua program tersebut sudah ada. Kalau dimaksimalkan, saya kira sangat membantu terhadap dunia usaha pertanian dan sekaligus perlindungan usaha tani," ujar Agus pada BANGSAONLINE.com saat ditemui di kediamannya, Desa Watuagung, Prigen, Pasuruan, Jumat (18/9).
Baca Juga: Dua Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan Resmi Dilantik Gantikan Rusdi dan Shobih
Dalam kesempatan ini, Agus juga menyinggung soal Kartu Tani yang belum bisa difungsikan untuk menebus pupuk subsidi. Menurutnya, Dirjen Pertanian Kementerian Pertanian sudah datang ke Pasuruan. Saat itu, Dirjen Pertanian didampingi Kepala Dinas Pertanian, Produsen/Pupuk Indonesia, BNI selaku penyedia mesin/alat kartu tani, perwakilan distributor, dan kios.
"Intinya distribusi tetap dilayani sebagaimana biasanya, sambil menunggu kesiapan alat atau kartu tani tersebut bisa diaplikasikan," pungkas Agus. (afa/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News